tirto.id - Cinta berbalas tuba. Rombongan Kerajaan Sunda yang hendak mengawinkan putri mahkota, Dyah Pitaloka Citraresmi dengan Hayam Wuruk Raja Majapahit, justru dihabisi di lapangan Bubat. Soalnya satu dan menonjok kehormatan: Kerajaan Sunda dianggap takluk dan putri sebagai upeti. Kafilah yang hendak kawin itu tak punya pilihan, selain melawan sampai binasa.
Raja Sunda, Maharaja Linggabuana, beserta para pengawalnya tewas berkalang tanah. Sementara Dyah Pitaloka Citraresmi memilih bela pati dengan menghunjamkan patrem/tusuk konde ke jantungnya. Ia pun tumpas.
“Akhirnya, tempat kediaman orang-orang Sunda dikepung dan diserbu oleh tentara Majapahit. Terjadilah peperangan di Bubat yang menyebabkan semua orang Sunda gugur, tak ada yang ketinggalan,” tulis Haris Daryono Ali Haji dalam Menggali Pemerintahan Negeri Doho: Dari Majapahit Menuju Pondok Pesantren (2016)
Orang Sunda muntab, terutama kepada Gadjah Mada sebagai tokoh kunci pembantaian tersebut yang mengedepankan ambisinya memenuhi Sumpah Palapa, yaitu menaklukkan seluruh Nusantara.
“Lalu si hulubalang, dengan dingin dan menghina, menghancurkan segala harapan mereka. Dari awal dia sudah menentang perkawinan itu, yang dia anggap merendahkan martabat tuannya. Dia menunjukkan pada orang-orang Sunda itu bahwa dia hanya akan membiarkan mereka mempersembahkan sang putri kepada harem istana sebagai upeti dari seorang raja bawahan kepada raja junjungannya,” tulis Bernard H.M. Vlekke dalam Nusantara: Sejarah Indonesia (2008).
Narasi pengkhiatan ini selama ratusan tahun diproduksi lewat cerita lisan, buku, dan sebagainya. Waktu berlalu, masa berganti, dan nasion bernama Indonesia pun telah berdiri, kiranya kebencian tak sepenuhnya luruh. Proses menjadi Indonesia belum sepenuhnya selesai.
Peristiwa Perang Bubat mula-mula dikabarkan oleh tiga naskah, yaitu Pararaton, Kidung Sundayana, dan Carita Parahyangan.
Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit (2005), berdasarkan Kidung Sundayana menerangkan hal serupa, yakni penyulut peperangan tak seimbang itu adalah Gadjah Mada.
“Pati Madu yang diutus mengantarkan surat lamaran kepada Maharaja Sunda sudah pulang dengan hasil baik. Namun, ketika sang rajaputri diantar ke pura Majapahit, patih Gadjah Mada menganut kehendaknya sendiri, mengajukan syarat. Akibatnya, terjadi peperangan antara orang Sunda dan orang Majapahit,” tulisnya.
Dekat Gedung Sate
Karena peristiwa Perang Bubat tersebut, sampai tanggal 11 Mei 2018, Jawa Barat tak punya ruas jalan yang bernama Majapahit, Hayam Wuruk, apalagi Gadjah Mada. Oleh sebagian masyarakat, nama kerajaan, nama raja serta patih itu dianggap sebagai pamali jika disematkan menjadi nama jalan di Tatar Sunda.
Dalam berbagai naskah, Perang Bubat dikabarkan terjadi pada tahun 1357 Masehi. 661 tahun pasca-kejadian tersebut, Jawa Barat baru memiliki Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) meresmikan nama dua jalan tersebut pada acara bertajuk Harmoni Budaya Jawa-Sunda 2018 yang digelar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Jumat 11 Mei 2018.
“Putri Raja memakai mahkota, kilaunya menawan mata, Harmoni Budaya Jawa-Sunda bukti kebhinekaan Indonesia,” kata Aher mengawali acara tersebut.
Sementara Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa penamaan jalan di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, dengan nama kerajaan dan rajanya tersebut adalah cara budaya membersihkan kotoran-kotoran.
“Penyelesaian budaya menjadi yang paling baik karena bisa menghaluskan yang kasar dan menjernihkan yang kotor,” ujarnya.
Ruas-ruas jalan yang namanya diganti terletak tak jauh dari Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Jalan Majapahit terletak di sebelah barat Lapangan Gasibu. Sementara itu, Jalan Hayam Wuruk menggantikan Jalan Cimandiri yang letaknya di sebelah barat Gedung Sate.
Namun, alih-alih mengganti nama jalan lain dengan Jalan Gadjah Mada selaku tokoh utama dalam peristiwa Perang Bubat, pada acara itu justru diresmikan pula Jalan Citraresmi yang sebelumnya bernama Jalan Pusdai.
Dimulai dari Yogyakarta
Pergantian nama ruas jalan seperti yang dilakukan di Kota Bandung awalnya di Yogyakarta. 3 Oktober 2017, Sri Sultan Hamengkubuwono X meresmikan nama Jalan Padjadjaran, Jalan Siliwangi, Jalan Majapahit, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Brawijaya, dan Jalan Prof. Dr. Wirjono Projodikoro. Nama-nama tersebut menghiasi ruas jalan arteri (ringroad).
Langkah Sultan ini sempat mengundang sejumlah pertanyaan dari beberapa pihak karena secara konteks sejarah, Kerajaan Mataram Islam dengan Kerajaan Sunda berbeda periode. Meski Mataram Islam pada beberapa periode berikutnya amat berkuasa di Tatar Sunda, khususnya Priangan, tapi hegemoni kekuasaan selama dua abad itu barangkali tak melahirkan kebencian separah terhadap tragedi Perang Bubat.
Sultan melihat pergantian nama jalan tersebut sebagai bentuk rekonsiliasi kultural antara Jawa dan Sunda, dan lebih luas lagi Indonesia, terlepas dari kerajaan mana yang bertikai.
“Kami menyadari pemimpin kerajaan terdahulu saling mengalahkan satu sama lain, tapi kemudian bersatu dalam NKRI. Kejayaan Majapahit, Sriwijaya 700 tahun lalu sudah waktunya dibangkitkan di abad 21 ini, dan rekonsiliasi bagi saya merupakan hal penting untuk menatap masa depan,” kata Sultan.
Polemik di Surabaya
Sementara di Surabaya, pergantian nama jalan terkait peristiwa Perang Bubat sempat diprotes oleh warga Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari. Kedua nama jalan tersebut akan diganti oleh Jalan Sunda dan Jalan Prabu Siliwangi.
Rabu, 7 Maret 2018, sejumlah warga turun ke jalan dan sebagai bentuk protes mereka membawa secarik kertas bertuliskan “Jl. Soekarwo” serta berfoto di bawah tulisan “Jl. Dinoyo”. Bagi mereka, yang jadi masalah bukan pergantian dengan nama yang berbau Sunda, tapi Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari memiliki sejarah panjang yang mereka banggakan.
“Coba tanyakan kepada para sesepuh warga Dinoyo, jalan tersebut sejak dulu sudah bernama Dinoyo. Coba kalau nama kita diganti begitu saja, jelas kita marah. Karena sudah ratusan tahun jalan ini sudah ada. Menjadi kebanggaan sendiri bagi mereka,” ujar Kusnan, pemerhati sejarah dan budaya dari Paguyuban Arek Suroboyo.
Namun, beberapa minggu setelah aksi penolakan tersebut, muncul spanduk tandingan yang menyatakan dukungan terhadap pergantian nama jalan tersebut. Warga yang mendukung menuding bahwa warga yang menolak kemungkinan ditunggangi pihak lain.
Surjo Hadi, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPKM) Keputran mengklaim bahwa seluruh warga Dinoyo mendukung pergantian nama jalan itu. Ia pun meyakinkan bahwa kekhawatiran warga terkait pengurusan surat-surat yang sifatnya administratif tidak akan sulit.
Menanggapi rencana perubahan nama jalan ini, Adi Sutarwijono, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya mengatakan bahwa selain harus melalui persetujuan DPRD Surabaya, perubahan nama jalan juga harus memiliki latar belakang sejarah sejarah dan sosiologi seperti penamaan yang selama ini telah dilakukan.
Ia menilai perubahan nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari dengan nama jalan lain yang dikaitkan dengan peristiwa Perang Bubat kurang kuat secara sejarah dan sosiologis.
“Kalau alasannya itu, ya di-guyu generasi milenial. Wong Bonek sama Bobotoh dan Viking saja akur, kok bawa-bawa perang yang lama banget? Hubungan Pemprov Jatim dengan Jabar kan juga sangat baik,” ujarnya.
Pendapat serupa dilontarkan oleh pemerhati sejarah Kuncarsono Prasetyo. Menurutnya, penamaan jalan lahir dari kesepakatan bersama dan ada sejarah yang menyertainya. Ia menambahkan bahwa beberapa nama jalan yang mempunyai akar lokal yang kuat, sejak zaman Belanda tidak pernah diganti, seperti Jalan Tunjungan, Gemblongan, Bubutan, dan sebagainya.
Persoalan di Surabaya memang berbeda dengan yang terjadi di Bandung dan Yogyakarta. Secara sejarah, ringroad (Yogyakarta), Jalan Gasibu, dan Jalan Pusdai relatif kurang memiliki akar kelokalan yang kuat. Kalau pun ada yang agak berat diganti yaitu Jalan Cimandiri, karena jalan tersebut telah ada sejak lama dan dikelompokkan dalam satu wilayah yang nama-nama jalannya adalah nama sungai di Jawa Barat.
Editor: Maulida Sri Handayani
