tirto.id - Organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) disebut akan mendapatkan jatah kursi kabinet di pemerintahan periode kedua Joko Widodo. Apalagi, NU dianggap telah berhasil membantu pemenangan Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin, mantan Rais Aam PBNU.
Keinginan NU mendapatkan posisi menteri itu dilontarkan Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali). Ia menyatakan bahwa kontribusi NU menjadi salah satu faktor kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Untuk itu, pihaknya meminta tambahan jatah menteri bagi kader NU di kabinet.
Menurut Gus Ali, tak ada perjuangan yang gratis. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar juga mengatakan telah menyiapkan kader terbaik untuk diajukan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024.
“Kalau siap, sejak dulu siap,” kata Miftachul, di Jakarta, pada Minggu, 23 Juni 2019.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj pada Rabu, 10 Juli 2019 bahkan menyatakan lembaganya siap mengusulkan nama-nama calon menteri untuk pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Nama-nama calon yang potensial itu akan disetor apabila diminta oleh Jokowi.
“Kami kalau diminta ya siap, berapa saja yang dibutuhkan. Insya Allah ada semua,” kata Said Aqil usai menghadiri Upacara Bhayangkara di Silang Monas, Jakarta Pusat.
Namun demikian, Yenny Wahid, putri dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengkritik hal itu. Yenny mengimbau agar petinggi NU tidak terjebak pada retorika yang seolah-olah menampilkan bahwa ormas Islam terbesar di tanah air itu menuntut kursi kabinet Jokowi-Ma'ruf.
“Saya imbau petinggi NU supaya tidak terjebak retorika seolah-olah kita menuntut kursi kabinet atau sebagainya. Peran yang harus dijalankan NU adalah peran sinergi dengan pemerintah, memberi masukan konstruktif ketika ada kritik,” kata Yenny saat ditemui usai Upacara HUT ke-73 Bhayangkara di Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Yenny pun mengingatkan soal Khittah NU, yang salah satunya menyepakati NU tidak terlibat politik praktis. Khittah itu merujuk pada Khittah NU tahun 1926 yang kemudian ditegaskan kembali pada Khittah NU tahun 1984.
Meski begitu, Yenny tak memungkiri ada harapan dari warga NU agar pemerintah menyerap aspirasi mereka. “Tapi tidak kemudian dengan cara bagi-bagi kursi, menuntut kursi seperti itu,” kata Direktur Wahid Foundation itu.
PBNU pun merespons pernyataan Yenny Wahid itu. PBNU tak mau dianggap sedang menuntut jatah menteri ke Jokowi, apalagi harus digabungkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang dilahirkan ulama-ulama NU pada zaman reformasi.
“Bukan, [kami] tidak meminta-minta. Kami biasa saja. Cuma kalau seumpama pemerintah Jokowi dalam kenegaraannya diganggu ideologi yang selama ini merusak, ya kami tidak tinggal diam,” kata Ketua PBNU Aizzudin Abdrurrahman yang akrab disapa Gus Aiz ini saat dihubungi, Kamis (11/7/2019).
Gus Aiz menegaskan NU ialah organisasi massa yang berbeda dengan partai politik. NU tidak terlibat langsung di dalam aktivitas politik praktis. Ia pun sependapat dengan Yenny bahwa NU memiliki Khittah untuk tidak terlibat politik praktis.
“Masalah jabatan itu hak prerogatif presiden tetapi ada pesan dari NU, kalau ada ideologi yang merusak bukan hanya urusan presiden, tetapi juga urusan semua," kata Gus Aiz.
Sementara itu, Politikus PKB Maman Imanulhaq mengatakan politik NU tak hanya sekadar kebagian mendapat jatah kursi menteri, namun harus lebih dari itu.
Menurut Maman, politik NU yakni politik yang mengutamakan kemaslahatan umat, yaitu harus betul-betul berperan sebagai penjaga batas nilai penyelenggaraan negara dan berpegang pada nilai-nilai konstitusi.
Maman menegaskan, NU tak hanya persoalan jatah menteri, tapi bagaimana poin-poin atau nilai nilai atau kriteria penyelenggara negara bisa terkelola dengan baik. Hal ini juga berkaitan mengenai tujuan utama pemerintah soal reformasi birokrasi.
"Tak hanya sekadar menteri, tapi juga eselon satu, dua, tiga ke bawah [yang ada di bawah menteri]. Jadi intinya NU Harus mengawal apa yang disebut dengan reformasi birokrasi," jelas Maman kepada reporter Tirto, Kamis (12/7/2019).
Karakter politik NU dari dulu, kata Maman, dikatagorikan sebagai high politic. Artinya, politik NU harus menjangkau hal-hal yang lebih besar, bukan hanya soal personal saja.
"Lebih pada karakter atau nilai-nilai yang harus diusung oleh penyelenggara negara. Dari semua tingkatan sehingga NU lebih bisa menjaga perjuangan birokrasi yang di usung oleh Jokowi," kata Maman.
Menguji Soliditas NU
Dosen komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo menilai sudah tepat pernyataan Yenny Wahid yang mengingatkan elite NU tak ikut-ikutan membahas jatah menteri. Menurut Suko sangat tidak elok bila NU menuntut jatah menteri ke Jokowi sebagai presiden terpilih.
“Karena memang kalau mengingat kembalinya NU ke khitah, saya kira sudah jelas garis NU. NU janganlah jadi kendaraan politik,” kata Suko kepada reporter Tirto, Jumat (12/7/2019).
Menurut Suko, seharusnya elite NU berperan menjadikan NU sebagai fungsi penyeimbang, sekaligus fungsi kontrol bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Untuk itu, kata dia, NU jangan lagi dibawa-bawa dalam ranah politik praktis.
“NU bisa kehilangan marwahnya jika masuk ranah politik praktis,” kata Suko.
Selain itu, kata Suko, jika NU terlalu cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Jokowi-Ma'ruf, maka dikhawatirkan justru mengganggu soliditas organisasi.
“Ambisi sebagian elite, bisa berdampak pada soliditas NU,” kata Suko menambahkan.
Sebaliknya, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai soliditas NU tetap akan terjaga. “Seharusnya tidak [berpengaruh], justru aneh bila urusan kabinet bikin NU berjarak dan enggak solid,” kata dia.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Abdul Aziz
