tirto.id - Banjir dengan dampak luas yang melanda kawasan Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam beberapa hari terakhir di pertengahan Januari 2021, telah mengakibatkan puluhan ribu rumah terendam dan ratusan ribu warga terkena dampaknya.
Data terbaru soal dampak banjir di Kalsel disampaikan Komandan Korem 101/Antasari, Kolonel Inf. Firmansyah dalam konferensi pers daring yang disiarkan Youtube BNPB pada 21 Januari 2021.
Berdasarkan keterangan Firmansyah, hingga Kamis (21/1/2021), banjir Kalsel berdampak kepada total 483.324 warga atau 139.537 KK. Sementara total rumah terendam sebanyak 99.361 unit.
Masih mengutip data yang disampaikan oleh Firmansyah, banjir di Kalsel yang terjadi dalam satu pekan terakhir menyebabkan 20 korban meninggal dunia, dan 6 warga masih hilang.
Banjir di Kalsel juga berdampak pada kerusakan 22 jembatan, 107 tempat ibadah, 75 sekolah dan merendam jalan raya sepanjang 18.294 meter. Lahan pertanian seluas 46,235 hektar juga gagal panen akibat banjir berhari-hari.
Warga terdampak banjir tersebar di 11 kabupaten/kota di Kalsel. Kesebelas daerah itu ialah: Hulu Sungai Tengah; Banjar; Tanah Laut; Barito Kuala; Balangan; Tabalong; Banjarbaru; Tapin; Hulu Sungai Selatan; Banjarmasin; dan Hulu Sungai Utara.
Sementara jumlah warga terdampak banjir yang terbanyak berada di Kabupaten Banjar (190.929 jiwa); Kota Banjarmasin (100.722 jiwa), dan Hulu Sungai Tengah (77.567 jiwa).
Hingga Kamis, 21 Januari 2021, penanganan dampak banjir Kalsel dan penyaluran bantuan kepada para pengungsi masih terus dilakukan.
Penyebab Banjir Kalsel: Analisis LAPAN, KLHK, Aktivis
Presiden Joko Widodo meninjau langsung kondisi banjir di Kalsel dan warga terdampak bencana ini, pada 18 Januari 2021 lalu. Di sela-sela kunjungannya itu, Jokowi menyatakan banjir di Kalsel pada Januari 2021 termasuk berskala besar dan belum pernah terjadi dalam 50 tahun terakhir.
Jokowi juga mengatakan, banjir di Kalimantan Selatan terjadi karena tingginya curah hujan di wilayah provinsi itu selama 10 hari berturut-turut. Curah hujan tersebut tidak mampu ditampung oleh Sungai Barito sehingga mengakibatkan banjir.
"Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota," kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi berseberangan dengan sejumlah aktivis lingkungan yang menganggap bahwa akar penyebab banjir besar di Kalsel adalah pembukaan lahan dan alih fungsi hutan secara massif di provinsi itu.
Saat ditanya wartawan mengenai analisis sejumlah aktivis lingkungan soal penyebab banjir Kalsel itu, Pj Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengklaim Pemda Kalimantan Selatan masih sedang mengkajinya.
"Sampai saat ini, kami masih menduga, anomali cuaca karena Lanina menjadi penyebabnya [banjir Kalsel]," kata Rizali dalam konferensi pers daring yang disiarkan BNPB, Kamis (20/1/2021).
"Terkait alih fungsi lahan, dan yang lain-lain, ini masih kami dalami. Kami melibatkan teman-teman dari profesional, akademisi, dan teman-teman lain yang akan membantu untuk mengkaji. Kalau sudah selesai, akan kami sampaikan kajiannya," tambah dia.
Sejauh ini, selain sejumlah aktivis lingkungan, ada dua lembaga negara yang juga merilis analisis tentang penyebab banjir di Kalsel. Dua lembaga tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Apa isi analisis aktivis lingkungan, KLHK, dan LAPAN tentang penyebab banjir besar di Kalsel pada Januari 2021? Berikut ini ringkasan penjelasannya.
Analisis LAPAN soal Penyebab Banjir Kalsel
Tim tanggap darurat bencana LAPAN melakukan analisa penyebab banjir yang terjadi sejak tanggal 12-13 Januari 2021 di Kalimantan Selatan. Ringkasan laporan hasil analisis tersebut dirilis melalui akun facebook resmi LAPAN RI pada Minggu, 17 Januari 2021.
LAPAN menyatakan hasil analisis curah hujan dengan data satelit Himawari-8 menunjukkan bahwa liputan awan penghasil hujan di wilayah Kalsel terjadi sejak tanggal 12-13 Januari 2021 dan masih berlangsung hingga 15 Januari 2021.
"Curah hujan ini menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Januari 2021," tulis Lapan.
LAPAN sekaligus menganalisis pula perubahan penutup lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, untuk mengamati fenonema banjir di Kalsel. Analisis LAPAN dilakukan dengan menggunakan data mosaik Landsat untuk mendeteksi penutup lahan DAS Barito pada periode tahun 2010 dan 2020.
"Pengolahan data dilakukan secara digital menggunakan metode random forest sehingga mampu lebih cepat dalam menganalisis perubahan penutup lahan yang terjadi," terang LAPAN.
Hasil analisis LAPAN tersebut adalah, bahwa selama periode 10 tahun (2010-2020), memang ada penurunan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar. Data detailnya sebagai berikut:
Penurunan luas hutan primer: 13 ribu hektar
Penurunan luas hutan sekunder: 116 ribu hektar
Penurunan luas sawah: 146 ribu hektar
Penurunan luas semak belukar: 47 ribu hektar.
Sebaliknya, masih mengutip laporan analisis LAPAN, terjadi perluasan area perkebunan yang cukup signifikan sebesar 219 ribu hektar dalam kurun waktu 2010-2020.
"Perubahan penutup lahan dalam 10 tahun ini dapat memberi gambaran kemungkinan terjadinya banjir di DAS Barito, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana," demikian keterangan LAPAN. ⠀
Analisis Aktivis soal Penyebab Banjir Kalsel
Sejumlah aktivis lingkungan tidak setuju dengan anggapan bahwa curah hujan tinggi merupakan penyebab utama banjir besar di Kalsel pada Januari 2021. Mereka menilai kerusakan ekosistem, akibat pembukaan lahan hutan untuk tambang dan perkebunan sawit lebih layak dianggap sebagai penyebab bencana awal tahun ini.
Dalam laporan Tirto berjudul "Sawit, Tambang, dan Penggundulan Hutan Biang Bencana di Kalsel," Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menyatakan banjir Kalsel terjadi karena eksploitasi berlebihan sehingga alam rusak.
"Ekosistemnya memang dirusak oleh perizinan tambang dan sawit. Kawasan-kawasan yang punya fungsi ekologi terganggu, semisal kawasan gambut, hulu, badan sungai, dan kawasan karst," ujar Merah, kepada reporter Tirto, Alfian Putra Abdi, pada Senin (18/1/2021).
Dalam catatan JATAM, 33 persen dari wilayah Kalsel yang seluas 3,7 juta hektare, atau sekitar 1,2 juta hektare telah dikuasai perusahaan tambang batu bara. Sementara luasan perkebunan sawit mencapai 618 ribu hektare atau setara 17 persen dari wilayah Kalsel.
Oleh karena banjir disebabkan intervensi manusia/perusahaan, maka menurut Merah, pemerintah harus menghentikan pemberian izin tambang dan perkebunan sawit dan melakukan audit terhadap masing-masing perusahaan yang mendapatkannya.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono juga berpendapat, aktivitas pertambangan batu bara dan perkebunan sawit menjadi penyebab banjir.
Menurut Kisworo, banjir tidak bakal terjadi jika hutan sekunder dan hutan primer, yang fungsinya menyerap air, tidak tergusur oleh aktivitas tambang dan perkebunan. Ia pun mendesak pemerintah memeriksa ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mengaudit seluruh perizinan industri ekstraktif dan menyusun skema pembangunan yang mengedepankan keselamatan warga.
Analisis KLHK soal Penyebab Banjir Kalsel
Melalui siaran pers yang dirilis pada 20 Januari 2021, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian LHK, MR Karliansyah menyatakan, banjir di Kalsel pada Januari 2021 disebabkan oleh anomali cuaca.
"Penyebab utama [banjir Kalsel], terjadi anomali cuaca dengan curah hujan sangat tinggi. Selama 5 hari, dari 9-13 Januari 2021, terjadi peningkatan 8-9 kali lipat curah hujan dari biasanya," kata Karliansyah.
"Air yang masuk ke sungai Barito sebanyak 2,08 miliar m3, sementara kapasitas sungai kondisi normal hanya 238 juta m3," tambah dia.
Dia mengklaim daerah banjir di Kalsel berada pada titik pertemuan 2 anak sungai yang cekung dan morfologinya merupakan meander (berkelok-kelok), serta fisiografinya berupa tekuk lereng (break of slope). Faktor itu, menurut Karliansyah, memicu akumulasi air dengan volume besar.
"Faktor lain yaitu beda tinggi hulu-hilir sangat besar, sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat, dan menggenangi dataran [yang] banjir," kata Karliansyah.
Penjelasan Karliansyah itu disampaikan untuk mengklarifikasi pemberitaan di beberapa media yang menyatakan KLHK mengakui ada pengurangan luas hutan di Kalimantan dalam 10 tahun terakhir. Dia menilai kabar itu tidak tepat karena yang dijelaskan adalah DAS Barito Kalsel, dan bukan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan.
Dalam siaran pers KLHK dijelaskan, DAS Barito Kalsel yang seluas 1,8 juta hektare adalah bagian dari DAS Barito Kalimantan dengan luas 6,2 juta hektar. DAS Barito Kalimantan melintasi empat provinsi yaitu Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kalbar.
"DAS Barito Kalsel secara kewilayahan hanya mencakup 39,3 persen kawasan hutan dan 60,7 persen Areal Penggunaan Lain (APL) bukan hutan. Kondisi wilayah DAS Barito Kalsel tidak sama dengan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan," terang Karliansyah.
"Sangat jelas, banjir di DAS Barito Kalsel, yaitu Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kiwa, DTA Kurau dan DTA Barabai, karena curah hujan ekstrim, dan sangat mungkin dengan recurrent [pengulangan] periode 50 hingga 100 tahun," tambah dia.
Namun, KLHK pun mengakui infrastruktur ekologis, yaitu jasa lingkungan pengatur air, di kawasan DTA Barabai, DTA Riam Kiwa, dan DTA Kurau, sudah tidak memadai.
Maka, KLHK merekomendasikan, agar pemda dan instansi terkait membuat bangunan konservasi tanah dan air, terutama di daerah yang limpasannya ekstrim, berupa sumur resapan, gully plug, hingga dam penahan. KLHK juga menyarankan percepatan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di daerah sumber penyebab banjir, dan pembuatan bangunan-bangunan pengendali banjir.
Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), KLHK, Belinda Arunarwati Margono, juga mengakui bahwa terdapat penurunan luas hutan alam DAS Barito di Kalsel selama periode 1990-2019.
Kata Belinda, selama 1990-2019, penurunan luas hutan alam DAS Barito di Kalsel mencapai 62,8 persen. Namun, dia mengklaim penurunan terbesar pada periode 1990-2000, yaitu 55,5 persen.
Belinda menambahkan, untuk mendapatkan gambaran holistik tentang penyebab banjir di Kalsel, perlu ada kajian pada kondisi keseluruhan DAS utama di wilayah terdampak bencana, terutama di hulu.
Editor: Agung DH
