tirto.id - Pelaku usaha menilai sistem birokrasi Indonesia yang rumit menjadi salah satu penyebab utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini stabil di kisaran 5 persen per tahun atau meleset dari target awal sekitar 6-7 persen.
Direktur Utama PT Martina Berto Tbk Bryan Tilaar mengatakan sistem birokrasi yang rumit merupakan permasalahan utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu mentok di angka 5 persen. Untuk itu, pemerintah perlu lebih gencar lagi menyelesaikan persoalan itu.
"Reformasi birokrasi harus lebih cepat ya, sistem di birokrasi juga supaya investasi lebih hebat lagi. Presiden kita Jokowi sampai kesal, ada trade war tapi banyak perusahaan yang pindah dari AS dan China ke Vietnam semua, enggak ada satupun yang ke Indonesia," kata Martina di di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (14/10/2019).
Saat menghadiri acara Ring The Bell SDGs in Business: International Day for the Eradication of Poverty di BEI, Bryan menambahkan tingkat konsumsi masyarakat yang kurang bagus juga membuat pertumbuhan ekonomi sulit dipacu.
Apalagi, lanjutnya, ketergantungan Indonesia terhadap konsumsi masyarakat dalam mengerek pertumbuhan ekonomi juga cukup besar. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi bisa sampai 5,2 persen atau 6 persen itu adalah hal yang luar biasa.
"Karena memang konsumsinya tidak begitu bagus. Kemudian investasi negara yang luar biasa juga belum bisa menggantikan sektor konsumsi. Kemudian ada harga komoditas yang di luar negeri yang turun," jelas Martina.
Untuk diketahui, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 5,3 ersen dalam asumsi makro ekonomi RAPBN 2020. Selain itu, pemerintah juga mematok inflasi 3,1 persen, kurs rupiah Rp14.400 per dolar AS, harga minyak 65 dolar AS per barel.
Selain itu, pemerintah juga menagetkan suku bunga SPN 3 bulan senilai 5,4 persen, lifting minyak di angka 734 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.191 ribu SBM per hari.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Ringkang Gumiwang
