tirto.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengumumkan susunan kepengurusan periode 2019-2024, Senin (26/8/2019) kemarin. Partai yang masih dinahkodai Muhaimin Iskandar itu masih dihiasi muka-muka lama seperti Ida Fauziyah, Jazilul Fawaid, Hanif Dhakiri, Marwan Jafar, Yanuar Prihatin, hingga Daniel Johan dan Ahmad Iman.
Beberapa ada yang 'naik kelas'. Ida dan Jazilul misalnya, didaulat sebagai wakil ketua umum setelah pada periode sebelumnya menjabat ketua bidang. Daniel Johan maupun Ahmad Iman juga. Mereka diminta mengisi jabatan ketua bidang setelah sebelumnya ditugaskan sebagai wakil sekretaris.
Yang menarik dari susunan kepengurusan ini adalah 'tersingkirnya' tokoh-tokoh lama yang dikenal dekat dengan Joko Widodo. Sebut saja dua eks sekjen Abdul Kadir Karding (sekjen hasil muktamar 2014) dan Lukman Edhy (muktamar 2005). Ada pula nama Helmy Faisal (Sekjen PBNU) serta Imam Nahrawi (eks Sekjen PKB).
Keempat orang ini kabarnya tidak lagi sejalan dengan Imin.
Lukman Edy kepada Tempo menjelaskan semua berawal ketika Imin tengah gencar-gencarnya mengincar posisi cawapres mendampingi Jokowi. Tapi Jokowi tidak mau. Imin meresponsnya dengan mengancam keluar dari koalisi dan membikin poros ketiga pada awal Agustus tahun lalu.
Menurut Lukman, Karding berperan menggagalkan upaya Imin karena merasa manuver itu merugikan partai.
Karding akhirnya dipecat dan digantikan Menaker Hanif Dhakiri, tapi dia terus aktif di Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Wakil Ketua Ketua Tim Advance--yang tugasnya menkondisikan lokasi kampanye.
Terkait pemecatan ini, Imin mengatakan alasannya sebatas "pembagian tugas saja". "Abdul Kadir kami konsentrasikan di Tim Kampanye Nasional," kata Imin, 30 September 2018.
Lukman, yang di TKN menjabat Direktur Saksi Kampanye, bilang dia terkena imbas dari ribu-ribut itu karena dianggap orang yang dekat dengan Karding. Helmy Faisal dan Imam Nahrawi--menteri terlama dari PKB di era Jokowi--di depak dengan alasan yang sama.
Lukman dan Karding bahkan tidak datang dalam Muktamar PKB yang digelar di Bali pada 20 Agustus lalu.
Salah satu sumber internal mengatakan kepada reporter Tirto kalau keterangan Lukman ke Tempo itu "valid". Orang-orang yang tadi disebut memang sengaja 'ditendang' karena tidak lagi sejalan dengan Imin.
Namun Wakil Ketua DPP PKB Ida Fauziyah membantah tuduhan itu.
Dia menjelaskan kandidat pengurus PKB periode 2019-2024 harus mengisi dokumen kesediaan menjadi pengurus. Berdasarkan surat kesediaan yang diisi, baru ketua umum selaku pemegang mandatoris menyusun pengurus.
Baik Karding atau Lukman, kata Ida, juga diberi surat tersebut. Masalahnya mereka tidak mengembalikan formulir.
"Tidak (mengisi formulir) berarti tidak bersedia," kata Ida di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Lukman Edhy membenarkan kalau dia memang mendapat surat dari Ida dan tidak mengembalikannya.
"Saya tidak mengirimkannya," kata Lukman saat dikonfirmasi reporter Tirto. Menurutnya dia enggan melakukan itu karena "tidak cocok dengan konsep pasca Muktamar Bali."
Ia lantas mewanti-wanti agar pengurus bekerja dengan baik agar tidak diganti.
"Tentu harus kerja keras, terutama tidak mengecewakan ketum. Karena kalau ketum tidak berkenan, sewaktu-waktu bisa diganti di tengah jalan, karena ketum mandataris tunggal."
Tak Ingin Ada Saingan
Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menjelaskan terlepas dari bantahan Ida, "tidak dimasukkannya Karding, Lukman, dan Imam dalam struktur makin menebalkan keyakinan publik bahwa ada konflik internal di dalam PKB."
Menurut Adi, selain karena beda pandangan, orang-orang ini juga dikeluarkan dari kepengurusan karena mereka dekat dengan Jokowi--baik karena masih jadi menteri atau bekas fungsionaris TKN Jokowi-Ma'ruf.
"Imin," kata Adi, "sepertinya enggan memasukkan nama-nama kader PKB yang potensial bisa merongrong dirinya." Dia menambahkan, "Imin tidak mau mengambil risiko dengan memasukkan nama-nama potensial yang bisa menggerogoti pengaruhnya."
"Ini alami dalam politik," katanya.
Saat ini mungkin Muhaimin berhasil. Tapi, kata Adi, konflik ini seperti bom waktu. Keponakan Gus Dur itu bisa saja terdongkel dari jabatannya, "tergantung bagaimana konsolidasi yang dibangun untuk menantang Imin."
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
