tirto.id - Pos anggaran untuk pertahanan senantiasa menempati urutan teratas dalam proporsi terhadap APBN. Kendati begitu, rupanya persentase anggaran untuk modernisasi alutsista TNI justru selalu menurun di periode pertama Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan dalam paparan Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan Di Indonesia 2010-2019 di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (16/12/2019).
"Persentase alokasi modernisasi yang ternyata mengalami penurunan ini yang menurut kita sangat menarik untuk dieksplorasi lebih jauh," kata Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Shiskha Prabawaningtyas.
Shiskha menjelaskan pada 2015 alokasi anggaran modernisasi hanya 18,11 persen dari total anggaran pertahanan nasional. Pada tahun berikutnya, persentase itu merosot ke angka 15,88 persen.
Penurunan paling tajam, menurutnya terjadi antara 2017 ke 2018. Pada 2017, alokasi anggaran modernisasi alutsista mencapai Rp18,35 triliun atau 15,98 persen dari anggaran pertahanan. Angka ini merosot menjadi 9,93 triliun (9,23 persen) pada tahun 2018.
Tren itu pun belum berhenti pada 2019, anggaran modernisasi alutsista hanya mencakup 8,75 persen dari anggaran pertahanan. Anggaran TNI justru lebih banyak digunakan untuk kepegawaian dimana porsinya mencapai 2/3 dari pos anggaran pertahanan.
Siskha menduga tren penurunan ini disebabkan kepemimpinan sipil dalam sektor pertahanan. Menurutnya jika kepemimpinan sipil memiliki pengetahuan sektor pertahanan yang memadai maka distribusi anggaran pertahanan akan memperhatikan porsi belanja modal.
Penurunan alokasi modernisasi alutsista juga menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme militer dilakukan dengan meningkatkan belanja pegawai. Sayangnya, peningkatan pos belanja pegawai tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan prajurit.
"Hal ini bertentangan dengan klaim yang selama ini dibangun pemerintah bahwa sebagian besar anggaran pertahanan dihabiskan untuk belanja alutsista," pungkasnya.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Bayu Septianto
