tirto.id - Pada 2018 rasio elektrifikasi ditargetkan pemerintah mencapai 97,5 persen. Diharapkan, rasio elektrifikasi pada 2019 dapat meningkat menjadi 99,9 persen. Namun, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa pesimistis kondisi itu dapat tercapai.
Fabby beralasan, sisa rumah tangga yang harus dialiri listrik ini berada di lokasi-lokasi terpencil, yang dikategorikan sebagai daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Akibatnya, biaya penyediaan listrik akan bertambah mahal.
Sementara itu, pertumbuhan permintaan listrik nasional saat ini terbilang rendah. Sebelum 2013, permintaan listrik disebutkannya sebesar 9-10 persen per tahun. Lewat 2013 permintaan menurun menjadi 6 persen, dan sekarang menjadi sekitar 4 persen.
"Pertumbuhan listrik nasional itu memang mengalami penurunan sejak 2012, tepatnya sejak 2013. Banyak faktor yang mempengaruhi permintaan listrik menurun," kata Fabby di Jakarta pada Kamis (8/3/2018).
Faktor tersebut salah satunya karena reformasi tarif listrik. Penyesuaian tarif listrik yang dilakukan pada 2013-2015 terhadap 12 golongan tarif ini berkontribusi mengurangi konsumsi listrik.
Selain itu, pada kelompok rumah tangga 900 VA yang mengalami penyesuaian tarif listrik pada 2017 juga terjadi rasionalisasi konsumsi listrik. Ketiga, pada sektor industri terjadi perlambatan pertumbuhan dan penurunan permintaan listrik, karena kondisi ekonomi nasional dan global yang semakin bergejolak. Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvi Felienty Roekman mengakui penurunan permintaan listrik itu memang terjadi.
"Pertumbuhan demand [permintaan listrik] 4 persen rata-rata, sehingga PLN membuat elastisitas antara pertumbuhan kelistrikan dibanding pertumbuhan ekonomi tidak seperti dulu," ungkapnya.
Konsumsi listrik rumah tangga disebutkannya tidak sebaik lima tahun lalu. Pada 2012 permintaan listrik bisa tumbuh mencapai 11 persen.
"Kami sekarang berpikir meningkatkan demand karena power plan sesuai dengan schedule, tinggal demandnya," imbuh Syofvi dalam acara Energy Talk di Jakarta pada 6 Maret lalu.
Saat ini, pihaknya fokus untuk menjangkau pasokan listrik untuk daerah 3T. Namun, ia mengakui kesulitan PLN untuk menjangkau daerah 3T di Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan listrik desa meliputi daerah 3T bisa dilakukan dengan kombinasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Sel Surya Fotovoltaik (Photovoltaic/PV), biomass, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Namun, semuanya dibutuhkan dana Rp16 triliun.
"Kombinasi hybrid paling bagus. Tapi, kalau tidak ada resources kami andalkan PLTD. Kami upayakan resources lokal, seperti biomass. Ini juga bisa menjadi baseload bisa running terus," jelasnya.
Selanjutnya, untuk mendorong naik permintaan listrik sejalan dengan proyek pengadaan listrik nasional, yaitu 35 ribu megawatt (MW), PLN mendukung program pemerintah mengembangkan mobil listrik.
"Pada 2040 mulai dicanangkan tidak ada lagi mobil menggunakan fuel. PLN siap memasok kebutuhannya," tandasnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yuliana Ratnasari
