tirto.id - Momentum penempatan Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Budi Waseso (Buwas) sebagai Dirut Bulog menggantikan Djarot Kusumayakti dinilai tepat karena umumnya persoalan pangan menjadi krusial menjelang bulan Ramadan.
Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri), Syahroni, di Jakarta, Minggu (29/4/2018) mengatakan pergantian Dirut Bulog dari Djarot Kusumayakti ke Buwas diharapkan membawa harapan baik dalam mengatasi persoalan pangan nasional.
"Ini tepat momentumnya, apalagi menjelang waktu yang krusial yakni Ramadan dan Lebaran," katanya dilansir Antara.
Ia menilai Buwas sebagai sosok yang tegas dan berani sehingga potensial untuk memberantas mafia pangan hingga ke akar-akarnya.
"Latar belakang dan pengalaman Buwas menangani mafia pungli ketika di Bareskrim dan memberantas mafia narkoba ketika di BNN jadi modal pengalaman untuk membongkar mafia pangan," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Syahroni juga mengatakan bahwa stabilitas harga pangan harus dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan baik.
Menurut dia, harga beberapa komoditas pangan masih di atas harga acuan penjualan pemerintah sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 26 tahun 2017.
"Jika kondisi demikian tidak dikendalikan menjelang Ramadan dan Lebaran maka akan memiliki dampak ekonomi dan politik negara ini. Bahkan ada kecenderungan isu pangan ini dipolitisasi oleh sekelompok orang," katanya.
Menyikapi kondisi ini kata alumnus Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Palembang itu hendaknya pemerintah memiliki resep yang berkelanjutan untuk menstabilkan harga komoditas pangan.
"Pemerintah perlu mengaktifkan satgas pangan untuk melakukan upaya-upaya komprehensif mengatasi harga pangan," ujarnya.
Berdasarkan pantauannya beberapa harga pangan di pasaran masih cenderung tinggi di antaranya harga daging ayam ras acuan naik dari Rp32.000/kg menjadi Rp34.150/kg, bawang merah acuan Rp32.000/kg di pasaran naik jadi Rp37.650/kg, dan telur ayam acuan Rp22.000/kg di pasaran Rp23.850/kg.
Pemerintah melalui lembaga terkait juga dinilainya perlu menginventarisasi peta produksi komoditas pangan secara valid, mengatur jalur distribusi yang pendek, dan yang terpenting melakukan edukasi ke konsumen terkait harga acuan penjualan pemerintah.
"Dengan demikian akan terjadi kesepahaman bersama soal harga komoditas pangan," katanya.
Penulis: Yulaika Ramadhani
Editor: Yulaika Ramadhani
