tirto.id - Realisasi program rumah Down Payment (DP) 0 persen dipastikan bisa dimulai awal tahun 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, ada dua cara penyediaan rumah yang telah dipaparkan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat.
Pertama, menjual rusun Pemprov DKI yang usianya lebih dari 20 tahun. Kedua, pembuatan rusun baru di beberapa lokasi di Jakarta.
“Jadi, ada dua pilihan, ada yang baru ada yang sudah ada. Nanti saya sampaikan detailnya sesudah matang,” kata Anies, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).
Kepala Dinas Perumahan Agustino Darmawan mengatakan, ada sekitar 100 unit rusun yang dapat disediakan Pemprov DKI Jakarta untuk memulai program hunian DP 0 persen tersebut.
"Kan ada rusun-rusun kita yang usianya sudah dua puluh tahun lebih. Nah itu nanti akan dipakai [untuk program DP 0 persen]” kata dia di Balai Kota, Jakarta.
Agustino Darmawan juga menyebut, rusun-rusun tersebut akan dipugar sebelum ditawarkan kepada masyarakat. Biaya pemugarannya, kata dia, tak boleh lebih dari nilai jual rusun.
"Misalnya harga satu unit rusun Rp150 juta, kalikan 100 berarti Rp15 miliar. 30 persen dari Rp15 miliar berarti berapa? Sekitar Rp5 miliar. Tapi dalam realisasi itu bisa lebih rendah,” kata dia menjelaskan.
Kendati demikian, Agustino enggan menyebutkan rusun mana saja yang akan menjadi target Pemprov DKI. Namun, ia menyampaikan bahwa skema penyediaan rumah tanpa DP tersebut bisa direalisasikan pada tahun depan.
"Ya mudah-mudahan terealisasi secara lancar," katanya.
Agustino mengklaim, pihaknya mampu menyediakan hunian untuk program DP 0 persen, asalkan Pemprov DKI mau memberikan waktu kepada Dinas Perumahan untuk menyiapkan hunian-hunian tersebut.
Di luar skema pengadaan menggunakan rusun-rusun lama, Agustino menyebut Pemprov DKI dapat membangun hunian-hunian baru untuk program itu. Namun, kata dia, yang bisa direalisasikan hanya rumah tipe 21 dan 24. "Itu yang paling realistis," kata dia.
Program DP 0 persen adalah kredit perumahan murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Program ini mengganti prasyarat DP (uang muka) yang sangat mahal, dengan prasyarat lain untuk memastikan pembayaran kredit yang lebih dapat dipenuhi oleh warga.
Program ini adalah salah satu dari tema sentral yang paling disorot selama kampanye Anies-Sandi dalam Pilkada Jakarta lalu. Dan kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana pasangan gubernur dan wakil gubernur ini dapat mewujudkan janjinya tersebut.
Dalam kampanye, Anies juga sempat menjelaskan program yang dimaksud adalah dengan memberikan fasilitas kredit khusus untuk DP perumahan. Fasilitas itu akan disediakan oleh Bank DKI, dan masyarakat bisa mencicilnya selama enam bulan, sehingga bisa terkumpul dana yang mencukupi untuk DP rumah sebesar 10 persen.
Kendati demikian, kata Agustino, program DP 0 persen yang akan dimulai di 2018 itu akan menyasar masyarakat berpenghasilan Rp4-7 juta rupiah.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz
