tirto.id - Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Wahyono, mengaku belum mengetahui ada 52 PNS yang terlibat korupsi dan masih aktif di jajaran SKPD Pemprov DKI.
"Saya lagi klarifikasi ke BKN. Saya lagi klarifikasi terus salah satu direktur pengelolaan dan pengendaliannya janji mau kasih data itu ke kita," ujar Wahyono saat dihubungi, Jumat (14/9/2018).
Data 52 PNS DKI itu diungkap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Dari 2.259 PNS korup Pemerintahan Daerah yang masih aktif se-Indonesia, jumlah terbanyak berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Wahyono, Pemprov DKI bakal langsung melakukan pemecatan terhadap PNS yang, berdasarkan putusan pengadilan yang sifatnya inkrah, merupakan koruptor.
Hal itu telah lama dilakukan bahkan sejak Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Karena itu lah, ia mengaku kaget ketika BKN mengumunkan jumlah 52 PNS terjerat korupsi yang masih aktif di Pemprov DKI.
"Itu pakem kita sudah lama. Sejak undang-undang kepegawaian yang lama ada. Jadi waktu kepala daerah lain enggak berani kita sudah lakukan," imbuhnya.
Hingga saat ini, instansinya juga masih mencoba memeriksa data kepegawaian di DKI yang pernah terseret kasus. Jika data dari BKN telah terklarifikasi dan sesuai dengan fakta di lapangan, maka 52 PNS aktif yang terjerat korupsi tersebut akan segera diberhentikan.
"Pokoknya ketika ada orang terkena tipikor sudah inkrah, itu kita pasti berentiin," tegas Wahyono.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
