tirto.id - Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor mulai mendata warga yang menjadi prioritas penerima suntikan vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 ini merupakan rencana pemerintah pusat melakukan imunisasi pada November 2020.
"Vaksin COVID-19 itu bantuan dari pemerintah pusat dan jumlahnya terbatas, karena itu harus dilakukan prioritas penerimanya, yakni warga yang memiliki kebutuhan sangat mendesak," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, di Kota Bogor, Rabu (21/10/2020) dilansir dari Antara.
Menurut Retno prioritas penerimanya adalah tenaga kesehatan dan orang yang bekerja pada sektor pelayanan publik, yakni aparat sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Retno menjelaskan, pada rapat koordinasi sejumlah kepala daerah dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan, serta dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo pada Selasa (13/10), ada arahan dari Menko Kemaritiman bahwa jika semuanya berjalan lancar, maka pemberian vaksin COVID-19 bisa dilaksanakan pada November 2020.
Pada rapat koordinasi tersebut, disebutkan jumlahnya maksimal sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Kota Bogor. "Karena jumlahnya terbatas, maka diberlakukan skala prioritas," katanya.
Retno menegaskan, Pemerintah Kota Bogor saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 di Kota Bogor.
"Saat ini kami masih menunggu akses sekaligus juknis dari pemerintah pusat mengenai imunisasi COVID-19 tersebut," katanya.
Menurut dia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah melakukan kunjungan ke Kota Bogor dan sekarang Dinas Kesehatan Kota Bogor sedang menyiapkan data sasaran penerimanya.
Sementara itu, tempat pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19, menurut Retno, Pemerintah Kota Bogor menyiapkan 25 puskesmas, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan yang ada di Kota Bogor.
"Tempat pemberian vaksin disebar di 25 lokasi, tujuannya agar penyebarannya merata di seluruh wilayah Kota Bogor sehingga lebih mudah dijangkau oleh warga yang menjadi sasaran," pungkasnya.
Pemerintah pusat diketahui berencana melakukan vaksinasi COVID-19 kepada 9,1 juta orang dengan kategori berisiko tinggi tertular virus corona tipe SARS CoV-2 pada akhir November 2020, atau menunggu tersedianya vaksin serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelesaikan pemeriksaan keamanan dan kehalalan vaksin.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto menjelaskan bahwa kelompok pertama yang akan divaksinasi adalah tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19 dan tenaga laboratorium yang terlibat dalam pemeriksaan untuk mendeteksi penularan COVID-19.
Kelompok kedua yang akan mendapat vaksinasi, lanjut Yurianto, adalah petugas pelayanan publik di fasilitas umum seperti bandara, stasiun, dan puskesmas serta aparat TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja yang menjalankan penegakan protokol kesehatan.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Bayu Septianto
