tirto.id - Kementerian Keuangan memprediksi jumlah pengangguran di Indonesia bakal meningkat signifikan seiring dengan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Perlambatan ekonomi akibat pandemi corona COVID-19 itu diperkirakan menambah 5 juta penganggur dalam skenario sangat berat yang sudah dikaji pemerintah.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019 ada sekitar 7,05 juta pengangguran di Indonesia setara 5,28 persen. Bila bertambah 5 juta, maka total pengangguran di 2020 bisa mencapai 12,05 juta orang.
“Untuk skenario sangat berat kalau itu bisa lebih dari 5 juta orang tambahan penganggur,” ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam siaran live di akun Youtube BKF, Senin (20/4/2020).
“Sudah kami simulasikan juga ini kelihatannya enggak menyenangkan angkanya,” tambah Febrio.
Saat ini Febrio mengatakan pemerintah sedang mengantongi dua skenario. Skenario berat bila pertumbuhan ekonomi anjlok di angka 2,3 persen atau sesuai prediksi minimum yang masih diupayakan pemerintah untuk dijaga.
Kedua yakni skenario sangat berat bila pertumbuhan ekonomi Indonesia akhirnya menyentuh di bawah angka 0 persen alias kontraksi atau minus.
Posisi tambahan 5 juta penganggur yang disebutkan Febrio sebelumnya bisa terjadi jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 menyentuh minus. Bila masih bisa ditahan pada 2,3 persen, maka potensi tambahan jumlah pengangguran bisa dikurangi separuhnya.
“Kalau kita bisa bertahan di pertumbuhan ekonomi 2,3 persen dampaknya seperti apa pada kemisikinan pengangguran? Untuk skenario berat itu saja, ada sekitar 2,9 juta tambahan penganggur,” ucap Febrio.
Melihat situasi ini, Febrio menyatakan potensi tambahan pengangguran ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara lain. Ia mencontohkan tingkat pengangguran Amerika Serikat diprediksi naik dari 3,7 persen ke 10,4 persen di 2020. Australia naik dari 5,2 persen di 2019 menjadi 7,6 persen di 2020.
Pemerintah katanya sudah berupaya agar angka kenaikan ini bisa ditekan sebisa mungkin. Ia menyatakan antisipasi ini memerlukan kolaborasi dengan berbagai lembaga seperti bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku usaha.
“Ini jelas bukan hanya pemerintah. ini enggak akan sanggup. Kita harus siap-siap sharing the burden [berbagi beban.red],” ucap Febrio.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Bayu Septianto
