tirto.id - Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp300 miliar per tahun untuk memberikan subsidi tarif LRT (light rail transit) atau Kereta Ringan di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Dengan adanya subsidi tersebut, maka tarif yang seharusnya Rp10.000 berubah menjadi Rp5.000.
“Tarif kita tetapkan Rp5 ribu, jarak dekat Rp10 ribu untuk rute ke bandara. Itu subsidinya Rp200-300 miliar per tahun,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Palembang, Rabu (1/8/2018), seperti dikutip laman resmi Setkab.
Apabila pemerintah tidak memberikan subsidi untuk tarif LRT, kata Budi, maka masyarakat akan membayar lebih mahal, bahkan bisa mencapai dua kali lipat. Kendati demikian, kata Budi, diharapkan untuk tiga tahun ke depan pemerintah tidak perlu lagi memberikan subsidi.
Menhub mengatakan, seluruh stasiun LRT Palembang ini ditargetkan dapat beroperasi secara keseluruhan pada bulan Oktober.
Saat ini, kata Menhub, Pemerintah Daerah masih harus mengkoneksikan LRT tersebut dengan berbagai moda transportasi yang ada, seperti bus dan lain-lain.
“Ada bus Trans Musi dari Sungai Batang ke Puncak, itu adalah bagian koneksi dari perjumpaan lalu lintas dengan LRT. Feeder itu yang harus dipikirkan Pemda untuk LRT sebagai angkutan utama. Kita akan kerja sama dengan Pemda,” kata dia.
Budi menambahkan, saat ini masih terdapat kendala waktu tempuh karena kecepatan LRT Palembang ini masih belum maksimal.
Kementerian Perhubungan sendiri menargetkan waktu tempuh LRT dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II menuju Jakabaring harus bisa mencapai 45 menit.
“Tentang kecepatan, sekarang baru 4 TOD (Transit Oriented Development) digunakan. Setelah Asian Games akan kita lakukan dengan baik. Kalau sekarang perlu waktu 60 menit, nanti 45 menit,” ujar Budi Karya.
Menhub juga menyampaikan selama perhelatan Asian Games 2018 di Palembang nanti, maka pihaknya menggratiskan biaya LRT untuk seluruh atlet dan official. Nantinya akan ada kartu khusus untuk atlet dan official peserta Asian Games yang menggunakan LRT.
Editor: Alexander Haryanto
