Menuju konten utama

Pemerintah Kembangkan Sistem AI, Cegah Korupsi hingga Rp2.000 T

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut sistem ini akan menutup celah korupsi dan membuat pengelolaan keuangan negara lebih efisien.

Pemerintah Kembangkan Sistem AI, Cegah Korupsi hingga Rp2.000 T
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (17/6/2026). tirto.id/Nanda Aria Putra
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemerintah tengah mengembangkan ekosistem digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diklaim mampu menyelamatkan kebocoran anggaran negara hingga Rp2.000 triliun.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut sistem ini akan menutup celah korupsi dan membuat pengelolaan keuangan negara lebih efisien. Luhut mengungkapkan efisiensi ini dimulai dengan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) dan tata kelola sumber daya alam.

Sistem ini merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang sebelumnya telah diterapkan di sektor batu bara dan nikel.

"Saya kira (efisiensi) ribuan triliun, mungkin 1.500 mungkin 2.000 triliun angkanya ya gede," kata Luhut, dalam konferensi pers di Kantor DEN, Rabu (17/6/2026).

Efisiensi tersebut bersumber dari dua hal utama, yakni penutupan kebocoran anggaran bantuan sosial yang selama ini terjadi dan pengawasan ketat terhadap tata kelola komoditas strategis seperti mineral kritis.

"Kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol. Jadi, enggak usah pakai anu, pakai sistem ini," ucapnya.

Luhut menyatakan ekosistem digital yang sedang dibangun bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi atau sangat kurang untuk korupsi," kata Luhut.

Sistem ini terintegrasi dengan ekosistem digital yang sedang dikembangkan untuk tata kelola ekspor-impor sumber daya alam lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Luhut memastikan tidak ada kendala dalam integrasi tersebut.

"Sudah, yang bangun sih mereka juga, DSI ini semua. Enggak ada masalah," ucapnya.

Dengan sistem ini, Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat mengambil keputusan berbasis data yang akurat, termasuk terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat," tutur Luhut.

Baca juga artikel terkait LUHUT BINSAR PANDJAITAN atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Flash News
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama