Menuju konten utama

Pemerintah AS Tunda Pengadilan, Temukan Solusi Buka Enkripsi iPhone

Pemerintah AS Tunda Pengadilan, Temukan Solusi Buka Enkripsi iPhone

tirto.id -

Kasus kontroversial mengenai usaha Pemerintah Amerika Serikat untuk memaksa Apple Inc. membuka iPhone terenkripsi milik Rizwan Farook, salah satu pelaku penembakan di San Bernardino Desember lalu, mungkin akan berakhir dengan cara yang tidak terduga.

Pada Senin waktu setempat, (21/3/2016), para jaksa penuntut AS meminta hakim federal untuk menunda persidangan kasus tersebut setelah ada “pihak ketiga” yang menyatakan bahwa mereka memiliki sebuah metode untuk membuka iPhone tersebut, seperti dikutip oleh kantor berita Antara dari Reuters.

Jeda waktu penundaan persidangan, yang dikabulkan oleh hakim federal di Riverside, California, tersebut akan dimanfaatkan Federal Bureau of Investigation (FBI)  untuk mencoba cara yang baru saja ditemukan untuk membuka enkripsi itu.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan akan memperbarui jadwal peradilan pada 5 April.

Pengumuman yang menyatakan bahwa ada pihak ketiga, yang tidak dapat disebutkan namanya, yang telah menunjukkan cara untuk membuka kemanan telepon itu pada hari Minggu - hanya dua hari sebelum persidangan dan setelah berminggu-minggu maju mundurnya pengajuan pengadilan – menepis keraguan-raguan banyak komunitas teknologi, yang bersikeras bahwa ada cara lain membuka enkripsi telepon itu, terhadap sikap pemerintah.

"Dari perspektif teknis murni, salah satu alasan yang paling rapuh dari kasus pemerintah itu adalah klaim di mana bantuan Apple diperlukan untuk membuka telepon itu," kata Matt Blaze, seorang profesor dan ahli keamanan komputer di University of Pennsylvania.

"Banyak di komunitas teknis telah menujukkan sikap skeptis bahwa hal ini adalah benar, terutama mengingat sumber daya pemerintah yang cukup besar. "

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat meminta pengadilan untuk memaksa Apple membuat software baru untuk menonaktifkan kode perlindungan pada ponsel itu.

Apple, yang didukung komunitas perusahaan IT, menolak permintaan itu dengan alasan akan membuat keamanan komputer dan privasi konsumen menjadi rapuh.

Baca juga artikel terkait AMERIKA SERIKAT atau tulisan lainnya

Reporter: Ign. L. Adhi Bhaskara