tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat masif dalam sepuluh tahun terakhir, tapi belum memadai untuk mendongkrak kinerja sektor pariwisata. Sebabnya, wilayah Indonesia terlalu luas dengan populasi penduduk besar.
“Jadi, infrastruktur masih memegang peranan penting dalam membuka dan menarik potensi pertumbuhan investasi, termasuk di sektor pariwisata. Tidak ada pariwisata tanpa kualitas infrastruktur yang bagus,” kata dia, saat menghadiri International Tourism Investment Forum (ITIF) 2024, di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Menurut Sri Mulyani, masih terbatasnya pertumbuhan pariwisata nasional terlihat dari sumbangan sektor itu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang sebesar 3,8 persen hingga September 2023. Kontribusi itu jauh lebih rendah dari masa sebelum pandemi yang mampu mencapai 4,7 persen dari PDB di 2019.
Sementara itu, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan asing, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah meningkatkan belanja di sektor pariwisata. Pada 2023 lalu, pemerintah telah memberikan pagu anggaran sebesar Rp3,39 triliun dan naik menjadi Rp3,89 triliun di tahun ini.
“Budget untuk Pak Sandi (Menteri Pariwisata) bukan hanya untuk Pak Sandi. Kalau kita bicara soal pariwisata, kita juga akan menyinggung soal Kementerian PUPR yang menggunakan budget untuk membangun infrastruktur, atau ke Kementerian Perhubungan untuk membangun bandara. Jadi kita tidak bisa hanya bicara sepenuhnya soal budget kalau di pariwisata,” ujar Sri Mulyani.
Menurutnya, dibanding anggaran, hal lebih penting untuk mengembangkan pariwisata Indonesia adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemerataan infrastruktur, dan perhatian masyarakat terhadap lingkungan.
Dengan memperhatikan faktor-faktor itu, dia yakin, pertumbuhan tidak hanya akan terjadi pada kinerja sektor pariwisata, melainkan juga pada minat investasi dari para investor.
“Lalu bagaimana kita men-support pariwisata? Kami pemerintah pusat telah bersinergi dengan multi sektor. Belanja pemerintah pusat, dalam hal ini bisa dalam bentuk suntikan dana ke BUMN, seperti Garuda hingga InJourney,” jelasnya.
Di sisi lain, kontribusi sektor swasta, dalam hal ini berupa suntikan modal, kata Sri Mulyani sudah cukup bagus. Namun, masih perlu didongkrak untuk terus mengembangkan pariwisata nasional.
Sementara sinergi antarkementerian, dilakukan dengan pemberian anggaran ke kementerian-kementerian yang berkaitan langsung dengan pengembangan pariwisata, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Perhubungan. Dengan dana itu diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur pariwisata.
“Sinergi tidak hanya antarpemerintah, tapi juga dengan BUMN dan sektor swasta. Ini sangat penting untuk pariwisata. Kita juga membangun zona ekonomi khusus untuk sektor pariwisata, yang membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak,” tambah Sri Mulyani.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
