tirto.id - Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Elvyn G Masassya menampik pernyataan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebut bahwa pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia banyak diserahkan ke pihak asing.
Menurutnya, selama ini pengelolaan pelabuhan masih dikuasai oleh negara lewat BUMN-nya, yakni Pelindo. Dalam hal ini, keterlibatan asing memang ada, namun hanya pada tataran operasional.
Sementara kepemilikan aset, kata Evelyn, masih berada di tangan negara. "Tidak ada, sebetulnya pelabuhan itu infrastrukturnya tetap milik Indonesia. Infrastruktur, dermaga, terminal itu dimiliki oleh Indonesia," terangnya saat ditemui di Kementerian BUMN, Senin (18/2/2019).
Dalam Debat Kedua Capres yang digelar Minggu lalu, Prabowo memang menyebut bahwa operasional pelabuhan-pelabuhan di Indonesia banyak yang diserahkan ke pihak asing.
Ia mengatakan, "Kami prihatin pelabuhan-pelabuhan operasionalnya diserahkan ke perusahaan-perusahaan asing. Kondisi maritim sangat penting, tapi di lain pihak kita prihatin."
Evelyn menjelaskan kerja sama dengan asing yang sempat disinggung Prabowo tersebut sebenarnya juga telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan, yakni melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dengan demikian porsi kepemilikan perusahaan juga lebih didominasi BUMN dibandingkan asing. "Jadi sepanjang memiliki nilai tambah, kerja sama dengan asing merupakan hal yang biasa-biasa saja lumrah. Paling penting memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia," imbuhnya.
Ia mencontohkan, misalnya, pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok, dimana Pelindo II menggandeng beberapa investor asing seperti Hong Kong dan juga Jepang. Hal ini dimungkinkan sebab sebagai pemegang konsesi, Pelindo diperbolehkan melakukan kerja sama untuk pengelolaan pelabuhan dengan pihak lain.
"Karena asing kan datang ke Indonesia bawa uang, dia investasi, asingnya bawa bisnis komersial dan ini akan meningkatkan value dari ekonomi Indonesia" tandasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
