tirto.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melarang seluruh karder membicarakan bakal calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Larangan itu tertuang dalam surat DPP bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 ditujukan untuk DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota fraksi PDIP DPRD, serta kepala daerah/wakil kepala daerah kader PDIP se-Indonesia.
Surat itu ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021.
"Karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai," ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (25/8/2021).
Hasil kongres partai menyatakan hanya Megawati yang berwenang soal Pilpres 2024. PDIP mengklaim akan fokus terhadap penanganan pandemi COVID-19.
Sementara itu, PDIP kemarin berkonsolidasi dengan Partai Gerindra di kantor pusat DPP PDIP, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pertemuan politik tersebut, menurut Hasto penting dan merupakan konsolidasi nasional.
Meski demikian, Hasto menampik pertemuan tersebut membahas Pilpres 2024.
"Nanti setelah pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama, ada momentumnya, ada waktunya untuk membahas hal-hal tersebut. Karena skala prioritas adalah kepentingan rakyat, keselamatan bangsa dan negara," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan mereka hanya membahas soal ideologi pancasila dan mendukung pemerintah dalam penangnan COVID-19.
"Keselamatan rakyat, keselamatan negara di atas segala-galanya. Dan keselamatan kita semua, harus terus menjadi negara yang kuat bersatu. Itu sebabnya kami berdua hanya bicara masalah pandemi covid ini," ujar Muzani.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
