tirto.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) pada Selasa (14/11/2023) telah menetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hasilnya, pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Anies Rasyid Baswedan – Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1. Kemudian, pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2 dan pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD mendapat nomor urut 3.
Selanjutnya, KPU-RI telah menetapkan masa kampanye Pemilu yang akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan tersebut, masyarakat masih memiliki waktu untuk mengenal, mempelajari dan mempertimbangkan program masing-masing paslon sebelum memutuskan pilihan untuk memilih calon penerus Presiden Jokowi.
Berbicara soal visi misi dan program dari masing-masing paslon, temuan menarik terekam dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Mei 2023, yang mengungkap mayoritas publik (57 persen) menginginkan sosok capres yang dapat melanjutkan program pemerintahan Presiden Jokowi. Sebaliknya, hanya 33 persen responden yang ingin program Presiden Jokowi diubah.
Senada, survei Indikator Politik pada Juni 2023, mengungkap bahwa mayoritas responden (63.4 persen) setuju/sangat setuju bahwa presiden selanjutnya harus sejalan dengan Presiden Jokowi. Sementara, 32,3 persen responden mengaku tidak setuju dengan pendapat tersebut.
Dalam artikel periksa data kali ini, Tirto mencoba untuk membedah dan menganalisis visi misi masing-masing paslon terkait sejauh mana sikap dan pandangan mereka terkait keberlanjutan program dari Presiden Jokowi. Untuk mengukur hal tersebut, kami menggunakan indikator dari tiga proyek strategis nasional era Presiden Jokowi yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN), food estate serta hilirisasi.
Sebelumnya, Tirto juga telah melakukan analisis terkait visi-misi paslon dan hubungannya dengan isu-isu yang jadi prioritas pemilih pemula pada Pemilu 2024. Isu tentang kesejahteraan perempuan juga telah dibahas dalam artikel ini.
Masing-masing paslon sendiri telah mempublikasikan dokumen visi-misi yang bisa diakses oleh masyarakat. Dokumen visi-misi dapat diunggah di tautan ini untuk paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, dan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Lantas, bagaimana sikap dan pandangan masing-masing paslon terhadap keberlanjutan proyek strategis nasional dari Presiden Jokowi?
Untuk indikator awal, memanfaatkan aplikasi Voyant Tools, Tirto menelusuri kata kunci nama Presiden Jokowi di dokumen visi misi ketiga paslon.
Hasil penelusuran terhadap kata kunci “Joko Widodo” di setiap dokumen visi-misi capres-cawapres menunjukkan bahwa kata ini paling banyak disebut di dokumen pasangan Prabowo – Gibran, yaitu sebanyak 17 kali.
Ibu Kota Nusantara (IKN)
Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek jangka panjang yang dicanangkan pada era Presiden Jokowi yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Pada awal November lalu, Presiden Jokowi telah menegaskan komitmen pemerintah terhadap terhadap keberlanjutan pembangunan IKN, apalagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Meski begitu, memanfaatkan aplikasi Voyant Tools pula, ditemukan bahwa IKN tak disebut sama sekali di dokumen visi-misi Anies - Muhaimin. Sebagai perbandingan, di dokumen Ganjar - Mahfud, IKN disebut dua kali, sementara pada dokumen Prabowo - Gibran, kata ini disebut lima kali.
Dalam dokumen visi-misi yang bertajuk "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", pasangan Prabowo – Gibran secara tegas mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN. Hal ini termaktub dalam poin ke-14 dari 17 program prioritas pasangan Prabowo-Gibran.
"Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM [Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah] dan pembangunan Ibu Kota Nusantara," bunyi poin tersebut.
Dalam visi misinya, Prabowo-Gibran mengungkap pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah pembangunan IKN.
IKN juga disinggung dalam Misi Asta Cita ke-6 dalam dokumen visi-misi pasangan ini.
Sementara itu, dalam dokumen visi-misinya, yang bertajuk “Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari”, pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD berjanji bakal mempercepat penyelesaian IKN. Hal ini disebut pada poin ketiga visi-misi paslon ini, yaitu, "Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah."
"Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik," bunyi poin dalam dokumen visi-misi paslon ini.
Sementara itu, dalam dokumen visi misinya yang bertajuk “Indonesia Adil Makmur untuk Semua” pasangan Anies – Muhaimin sama sekali tidak membahas soal IKN.
Meski begitu, Anies sempat membuat pernyataan soal isu ini pada Maret 2023, soal nasib IKN jika dirinya terpilih menjadi presiden. Ia menyebut proyek itu sudah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga harus dilanjutkan.
"IKN ini sudah menjadi Undang-undang, dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apa pun itu sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang," kata Anies di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
Food Estate
Pengembangan food estate adalah salah satu program ketahanan pangan yang dicanangkan pada era Presiden Jokowi yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020–2024 dalam rangka memperkuat dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Mengutip laman Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, implementasi pengembangan food estate dibangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2020, dan direncanakan akan terus dikembangkan sampai pada tahun 2024.
Bagaimana ketiga paslon menyikapi program ini?
Tirto menemukan, hanya pasangan Prabowo – Gibran yang menyebut akan melanjutkan program food estate sebagai salah satu langkah mewujudkan kedaulatan pangan pada dokumen visi-misinya.
Paslon Prabowo – Gibran bahkan menyebut food estate dalam poin pertama dari 17 program prioritas di visi-misinya, di bawah judul “Mencapai swasembada pangan, energi dan air”.
“Mencapai swasembada pangan, energi dan air: Untuk program pangan, di antaranya dengan pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029," bunyi poin terkait isu ini pada dokumen visi-misi Prabowo – Gibran.
Paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini bahkan kembali menyinggung soal food estate dalam poin ke-35 program kerja Asta Cita 2 bertajuk “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.
Prabowo - Gibran dengan tegas menyampaikan bakal melanjutkan dan menyempurnakan program food estate.
“Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu," bunyi pernyataan mereka pada dokumen tersebut.
Pada tahun 2020 lalu, Prabowo sendiri memang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk untuk menjadi penanggung jawab dalam pembangunan lumbung pangan seluas 178 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Berbeda dengan pasangan Prabowo – Gibran yang secara tegas menyatakan akan melanjutkan program food estate, pasangan Anies – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud justru sama sekali tidak membahas program tersebut di dokumen visi misi.
Terkait hal ini, cawapres Muhaimin Iskandar bahkan dengan tegas mengatakan bahwa program food estate telah terbukti gagal. Ia bahkan meminta pemerintah untuk mengevaluasi program tersebut serta membuat program pangan yang baru dengan melibatkan masyarakat, khususnya petani.
“Food estate terbukti gagal. Maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," ujarnya pada Rabu (27/9/2023) seperti dilansir Kompas.
Meski tak membahas soal food estate, pasangan dalam dokumen visi misinya, Anies – Muhaimin memasukan “Kemandirian Pangan” sebagai agenda misi nomor satu. Disini, pasangan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tersebut memperkenalkan konsep yang diberi nama revolusi agromaritim.
“Melaksanakan 'Revolusi Agromaritim', di mana untuk produk tertentu pertanian, petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan petani," bunyi penjelasan soal konsep tersebut di dokumen visi-misi mereka.
Senada, pasangan Ganjar – Mahfud MD juga tidak membahas tentang food estate dalam program visi misinya. Meski begitu, pasangan ini cukup menyoroti tentang masalah kedaulatan pangan.
"Menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta mendukung Desa Mandiri Pangan. Memastikan pangan murah melalui stabilisasi harga pangan," bunyi poin terkait isu ini pada dokumen visi-misi Ganjar – Mahfud MD.
Selanjutnya, pasangan Ganjar – Mahfud MD memiliki program untuk mendukung petani, peternak, dan nelayan dengan alat modern, benih, unggul, pupuk berkualitas, murah dan tepat waktu.
"Memperbanyak sistem pengairan (waduk, bendungan, embung dan irigasi), jalan usaha tani yang memadai, fasilitas cold storage, serta pengolahan dan pemasaran hasil tani, ikan, maupun ternak terintegrasi," bunyi isi dokumen visi-misi paslon ini.
Selain itu, pasangan ini juga berkomitmen akan membangun industri pangan berkelanjutan, menyediakan lahan subur untuk petani dan kesejahteraan bagi petani, peternak dan nelayan.
Sementara itu, terkait food estate, Ganjar sendiri secara tegas telah mengatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan program food estate. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menilai setiap daerah di Tanah Air sudah memiliki pengalaman yang terbukti sukses menghasilkan produk pangan.
"Kalau mau food estate, kita cari tempat yang memungkinkan. Maaf saja karena kita tidak bisa merencanakan model yang begitu. Jadi best practice seperti pertanian di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, ini yang bagus, Sumatera Barat, kita lihat ini bagus praktiknya, enggak usah aneh-aneh," ujar Ganjar, Kamis (2/11/2023), seperti dilansir Kompas.
Hilirisasi
Presiden Jokowi berkali-kali menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan terus melakukan hilirisasi industri untuk memberikan nilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi sendiri merupakan program yang dicanangkan pada era pemerintahan Presiden Jokowi dan menjadi arah kebijakan pemerintah untuk dapat meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.
Hilirisasi adalah proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya diekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku, menjadi diekspor sebagai barang setengah jadi atau jadi. Dengan demikian, maka nilai ekspor negara tersebut menjadi lebih besar. Diharapkan, hal ini mampu meningkatkan perekonomian negara.
Program hilirisasi pertama dilakukan dengan melarang ekspor nikel mentah yang mulai berjalan pada awal 2020 lalu. Perlu diketahui, sejak 1 Januari 2020, pemerintah Indonesia telah menghentikan penghentian ekspor bijih nikel.
Selanjutnya, pada 10 Juni 2023, pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit. Kemudian, pemerintah juga akan menghentikan ekspor tembaga mentah. Jokowi mengatakan, penghentian ekspor bahan mentah tersebut mampu meningkatkan nilai ekspor secara signifikan.
“Kalau hitungan kita ya, contoh ya, saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi, menjadi Rp510 triliun,” ujarnya.
Ke depannya, Presiden Jokowi sendiri menekankan agar sejarah Indonesia dalam mengekspor bahan mentah jangan sampai terulang kembali. Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak untuk berani mempertahankan program hilirisasi yang telah dimulai.
Bagaimana dengan ketiga paslon untuk Pemilu 2024?
Dalam dokumen visi-misi dari ketiga paslon, kata “hilirisasi” paling banyak disebut oleh pasangan Prabowo – Gibran yaitu sebanyak 18 kali. Sementara itu, pasangan Anies – Muhaimin menyebut kata ini sebanyak lima kali dan Ganjar – Mahfud dua kali.
Dalam 8 misi presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam dokumen visi-misinya, Prabowo – Gibran menyebut akan melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.
Lebih lanjut, dalam 17 program prioritasnya, pasangan Prabowo – Gibran secara detail menyatakan akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
Termasuk, akan melanjutkan program hilirisasi yang sudah dilaksanakan Presiden Jokowi seperti hilirisasi produk nikel.
“Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru,” bunyi dari visi-misi paslon Prabowo – Gibran.
Sementara itu, pasangan Ganjar – Mahfud menamakan program hilirisasi mereka sebagai “Industrialisasi 5.0", atau industrialisasi yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas. Menurut mereka, Indonesia memiliki rantai pasok yang lengkap, dari mulai bahan mentah, tenaga kerja terampil, hingga pasar yang besar.
Dalam dokumen visi-misinya, pasangan Ganjar – Mahfud menyebut hilirisasi SDA pertambangan, perkebunan, pertanian, serta perikanan dan kelautan, akan dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN.
“Hilirisasi difokuskan pada SDA dan mineral di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan menggunakan pilihan teknologi yang berkelanjutan dengan cakupan pasar seluas-luasnya," bunyi dari dokumen visi-misi mereka terkait isu ini.
Pasangan Ganjar – Mahfud tidak menjabarkan secara lebih mendalam terkait bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut akan dijalankan. Paslon ini juga tidak menyinggung terkait keberlanjutan program hilirisasi yang telah dilakukan Presiden Jokowi.
Meski begitu, secara terpisah Ganjar sendiri mengungkap akan melanjutkan program hilirisasi. Tak hanya hilirisasi di sektor pertambangan khususnya nikel, Ganjar juga akan melanjutkan hilirisasi pada sektor lainnya seperti kelautan, maritim, dan sektor perkebunan.
"Jadi hilirisasi ini ada potensi dari berbagai sektor yang sekarang harus kita lakukan. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kita jadi pasar terus menerus, enggak pernah jadi pemain," kata Ganjar pada Kamis (9/11/2023), seperti dilansir CNN.
Terakhir, pasangan Anies – Muhaimin menyinggung soal hilirisasi dan industrialisasi dalam agenda misi kedua dalam rangkaian misi bertajuk “8 Jalan Perubahan” yang tertera dalam dokumen visi-misinya.
Berbeda dengan dua pasangan lain, Anies – Muhaimin menjadi satu-satunya pasangan yang telah memberikan angka target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB.
Dalam visi-misinya, Anies - Muhaimin berkomitmen mendorong hilirisasi dan kebangkitan industri (reindustrialisasi) dengan target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dari 18,34 persen pada tahun 2022, menjadi 22 persen hingga 23 persen pada 2029.
Target tersebut katanya akan ditopang oleh beberapa rencana kebijakan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya memberikan insentif bagi pengembangan industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mendorong investasi, serta membangun kawasan industri, khususnya di luar Jawa.
Menariknya, paslon ini menawarkan solusi pembentukan Dana Abadi SDA untuk membuka sektor ekonomi baru.
“Membentuk Dana Abadi SDA (Resource Endowment Fund) untuk menggerakkan ekonomi baru bagi daerah dalam mengantisipasi menipis dan habisnya cadangan SDA," bunyi visi-misi Anies - Muhaimin.
Dalam dokumen visi-misnya, Anies – Muhaimin tidak menyinggung terkait keberlanjutan program hilirisasi yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini. Meski begitu, Anies sendiri pernah menyinggung bahwa ia akan melanjutkan program hilirisasi Presiden Jokowi.
"Kita harus lanjutkan hilirisasi, sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom sering ungkap. Hilirisasinya nggak bisa dihentikan, tapi itu tidak cukup, harus ada reindustrialisasi," ujarnya Rabu (8/11/2023), seperti dilansir Liputan6.
Prabowo Paling Berkomitmen Lanjutkan Program Presiden Jokowi
Berdasarkan data-data tersebut, terlihat bahwa Pasangan Prabowo – Gibran menjadi yang paling berkomitmen dalam melanjutkan proyek-proyek strategis nasional era Presiden Jokowi, termasuk IKN, food estate, dan hilirisasi.
Prabowo – Gibran sendiri diketahui diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) – nama koalisi yang sama dengan koalisi pengusung Presiden Jokowi 2019—yang berisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, dan Partai Garuda.
Meski diusung oleh partai yang sama dengan Presiden Jokowi yaitu PDIP, Ganjar – Mahfud, dalam dokumen visi-misinya, menyebut akan melanjutkan proyek IKN dan hilirisasi, namun tidak akan melanjutkan program food estate.
Sebagai informasi, PDIP sendiri menjadi partai yang paling keras mengkritik soal keberadaan food estate. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyebut proyek yang dikomandoi Menhan RI Prabowo Subianto tersebut sebagai kejahatan lingkungan.
Sementara itu, Anies – Muhaimin yang mengusung narasi perubahan, tidak memasukan proyek IKN dalam visi-misi nya, meski secara terpisah, Anies mengungkap akan melanjutkan proyek tersebut. Pasangan ini juga tidak membahas soal keberlanjutan food estate dan program hilirisasi Presiden Jokowi dalam dokumen visi-misi mereka.
Lalu, apa kata ekonom soal sikap dan pandangan ketiga paslon terkait keberlanjutan program Presiden Jokowi?
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Bidang Ekonomi, Jaya Darmawan, menilai program IKN perlu dipertimbangkan kembali untuk ditunda mengingat kebutuhan anggarannya yang sangat besar, yang diestimasi mencapai Rp466 triliun.
Menurut Jaya, anggaran sebesar itu bisa direalokasi untuk program program yang lebih strategis seperti anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
“Apalagi capres-cawapres yang berencana melanjutkan IKN juga berencana melakukan program-program besar lain yang lebih strategis di atas, yang mana membutuhkan anggaran besar. Selain itu, perlu dihitung biaya lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan IKN, yakni potensi deforestasi," kata Jaya saat dihubungi Tirto (17/11/2023).
Lebih lanjut, terkait proyek food estate, menurutnya, secara konsep programnya sebenarnya bagus. Namun, apabila akan dilanjutkan, presiden selanjutnya perlu mempertimbangkan sifat programnya yang disebut terlalu monokultur dan eksekusinya yang dinilai masih sentralistik.
“Pemerintah ke depan perlu berdiskusi dengan petani setempat dan pemerintah daerah untuk mengkaji jenis tanaman apa yang terbaik ditanam di daerahnya, sehingga kebijakan nanti dapat berdampak positif pada ketersediaan pangan Indonesia yang sampai masa kebijakan food estate ini masih didominasi impor," katanya.
Sementara terkait hilirisasi, Jaya menilai program ini perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek enviroment, social, and governance (ESG) yang baik. Hal ini supaya proses industrialisasinya berkualitas.
“Hilirisasi juga harus benar-benar fokus barang jadi, bukan barang setengah jadi, agar nilai ekonomi yang dihasilkan optimal. Mengingat hilirisasi nikel kita masih dominan memproduksi produk setengah jadi seperti ferronickel dan nickel pig iron,” katanya.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Periksa Data, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Editor: Farida Susanty
