tirto.id - Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya telah memberikan teguran kepada kadernya, Rosaline Rumaseuw. Teguran diberikan lantaran Rosaline mengeluarkan pernyataan tentang perlunya rumah sakit COVID-19 khusus bagi pejabat negara.
Menurut Viva, pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi Rosaline, meski ia memiliki jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Viva melihat Rosaline emosi lantaran kehilangan John Siffy Mirin, rekan separtainya yang juga anggota DPR RI.
"Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional. PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan Dr. Rosaline karena hal itu tidak mewakili sikap partai," kata Viva Yoga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/7/2021) dilansir dari Antara.
Menurut Viva, alasan sikap yang tidak tepat karena seharusnya sesuai dengan Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial, apakah pejabat atau masyarakat, kaya atau miskin.
Hal itu, menurut dia, implementasi pelayanan publik atau public services harus adil dan setara.
Selain itu, Viva memandang Rosaline masih merasa sedih karena kehilangan John Mirin dan beberapa temannya di partai politik lain meninggal karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit mengingat pada saat itu kapasitas penuh.
"Dokter Rosaline itu orang baik, siapa pun yang meminta pertolongan akan semampunya ditolong, terutama yang terjangkit COVID-19. Tentu dia akan sedih jika ada saudara separtai atau kawannya harus wafat karena COVID-19," ujarnya.
Viva Yoga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu atas sikap PAN dalam memerangi COVID-19. Viva mengklaim partainya akan terus bersama pemerintah serta masyarakat untuk berjuang memberantas pandemi COVID-19.
Pernyataan Rosaline memantik Satuan Tugas Penanganan COVID-19 buka suara. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-10 Wiku Adisasmito meminta semua pihak untuk saling mendukung dan menguatkan kondisi negara yang sedang di masa sulit akibat pandemi COVID-19.
"Pemerintah berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat luas baik dengan membuat kebijakan yang responsif dengan berbagai landasan hukumnya," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito kepada Tirto pada Kamis (8/7/2021).
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menolak ide dari pengurus PAN. Pelayanan kesehatan bersifat egaliter alias tidak membeda-bedakan antara pejabat dan rakyat jelata. Karenanya, tidaklah pantas seorang Wakasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw meminta rumah sakit Covid-19 khusus pejabat.
"Kalau kita lihat posisinya saat ini pejabat memang banyak yang terpapar, namun tidak bijak juga pejabat minta rumah sakit khusus atau akses khusus dalam situasi seperti ini," kata Ketua Terpilih IAKMI Dedi Supratman kepada Tirto pada Kamis (8/7/2021).
