tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut bahwa pajak tiket Asian Games 2018 bisa dibebaskan menggunakan diskresi dari gubernur. Hanya saja, kata dia, landasan yang digunakan untuk mengeluarkan diskresi tersebut harus kuat.
"Kalau dibebaskan itu tentunya diskresi dari gubernur. Untuk 50 persen [bisa], tapi kalo untuk 100 persen itu harus ada azasnya," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).
Sebelumnya, Ketua Komite Penyelenggara Asian Games (INASGOC) Erick Tohir meminta pembebasan pajak bagi tiket Asian Games 2018 agar tiket yang dijual ke penonton berharga lebih murah.
Namun, Pemprov DKI belum bisa mengabulkan hal tersebut lantaran akan melanggar sejumlah ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah (perda). Di samping itu, Pemprov juga masih berharap adanya keuntungan yang menetes ke APBD dari setiap tiket yang terjual.
"Kemarin kita sudah turunkan tim hukum untuk membedah ketentuan ini," kata Sandiaga.
Di Jakarta, pertimbangan pengurang pajak tiket Asian Games 2018 sendiri dilandaskan pada Pasal 42 (1) Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Masalahnya, beleid tersebut tidak memperbolehkan penghapusan, melainkan pengurangan pajak maksimal 50 persen dari pokok pajak.
Jika permasalahan pajak ini sudah selesai, harga tiket Asian Games 2018 akan segera diumumkan pada bulan ini.
"Buat Pak Eric Tohir maksimum 50 persen. Tapi saya lagi challenge teman-teman di DPRD, teman-teman yang ada di dinas, dan di sekda maupun bironya untuk membantu. Karena ini, INASGOC akan berjuang untuk Asian Games yang 60 tahun sekali ada di Jakarta," imbuhnya.
Menanggapi wacana ini, Sekretaris Komisi C DPRD DKI, James Arifin Sianipar menganjurkan agar Pemprov DKI membebaskan pajak tiket Asian Games. Sebab, atlet Indonesia membutuhkan dukungan yang besar dari para penonton di Indonesia.
Menurut anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem ini, jika harga tiket terlalu mahal, ia khawatir jumlah penonton yang datang akan sedikit dan dukungan terhadap atlet-atlet Indonesia akan berkurang.
“Ini, kan, acara tahunan sekali. Dan momen Indonesia jadi tuan rumah, kan, puluhan tahun sekali baru ada lagi,” kata James kepada Tirto, 18 Mei lalu.
Lagipula, kata dia, potensi pendapatan daerah tak hanya dari sektor pajak tiket/hiburan, melainkan juga pajak hotel dan restoran. “Kenapa tidak ini saja yang ditingkatkan. Karena, kan, sudah jelas sasarannya itu mereka, para pendatang dari luar. Jangan orang kita dibebani pajak,” kata James.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yuliana Ratnasari
