Pemprov DKI Belum Tentukan Pengurangan Pajak Tiket Asian Games

Pemprov DKI Jakarta belum menentukan berapa pengurangan pajak tiket Asian Games yang akan dibebankan kepada masyarakat yang menghadiri perhelatan tersebut. Sebab, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Pemprov masih memperhitungkan potensi keuntungan yang bisa diambil dari olimpiade terbesar se-Asia tersebut.

"Kita sudah mendapat permintaan dan kita sekarang berupaya untuk melihat solusinya karena berdasarkan Perda, kita hanya bisa memberikan (pengurangan pajak) maksimum 50 persen," ujar Sandiaga usai rapat penyelenggaraan Asian Games di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (18/5/2018).

Sebelumnya, penyelenggaraan Asian Games (INASGOC) meminta agar Pemprov DKI menghilangkan pajak tiket.

Erick Thohir, ketua INASGOC juga masih menunggu keputusan pembebasan pajak tersebut dari Pemprov DKI sebelum mengumumkan harga tiket kepada publik.

Hingga saat ini, baru Palembang dan Jawa Barat, yang menjadi venue penyelenggaraan Asian Games yang telah membebaskan pajak tiket. Jika permasalahan pajak sudah selesai, ujar Sandiaga, maka harga tiket akan segera diumumkan pada bulan ini.

"Mudah-mudahan bisa diumumkan berapa harganya," imbuhnya.

Pertimbangan pengurang pajak tiket Asian Games sendiri didasarkan pada ketentuan pasal 42 (1) Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Ketentuan tersebut berbunyi: Atas Permohonan Wajib Pajak, Gubernur dapat memberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

Dalam Perda nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Hiburan, tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditentukan sebesar 15 persen.

"100 persen dan ini yang kami tidak bisa sesuai dengan Perda. Tapi kita lagi mencarikan jalannya agar beban untuk pajak tiket yang dimohonkan oleh INASGOC itu bisa dicarikan solusinya," ujar Sandiaga.

Baca juga artikel terkait ASIAN GAMES 2018 atau tulisan lainnya dari Hendra Friana