tirto.id - Kepala Departemen Pengelolaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Feriyanti Nalora, menyampaikan, optimalisasi SLIK yang telah dilakukan mulai 1 Juli 2026 dilakukan melalui dua kebijakan utama.
Pertama, percepatan kewajiban pelaporan kredit atau pembiayaan paling lambat tiga hari kerja. Dengan mekanisme ini, status pelunasan debitur diharapkan dapat tercermin lebih cepat, yakni pada hari kerja keempat.
Kedua, penerapan ambang batas nominal kredit di atas Rp1 juta dalam informasi debitur SLIK. Langkah tersebut bertujuan menjaga relevansi dan proporsionalitas informasi yang ditampilkan sehingga catatan kredit bernilai kecil tidak menjadi hambatan administratif bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan.
"Kita perlu memandang SLIK sebagai infrastruktur yang memperkuat kepercayaan dan kualitas intermediasi, bukan sebagai penghalang akses pembiayaan," sebut Feriyanti dalam agenda yang diadakan Warta Ekonomi di Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Adapun berdasarkan data per September 2026, jumlah pelapor SLIK mencapai 1.998 lembaga dengan total 371 juta data rekening dan 264,3 juta debitur.
Meski cakupan informasi terus berkembang, OJK menyampaikan, iDeb SLIK bukan satu-satunya faktor penentu persetujuan kredit. Keputusan pembiayaan tetap menjadi kewenangan masing-masing lembaga jasa keuangan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.
Dari perspektif industri properti, Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP Real Estat Indonesia (REI), Adri Istambul, mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen transaksi pembelian rumah di Indonesia dilakukan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Namun, akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya catatan kredit dalam SLIK OJK.
Ia menyebutkan, pengajuan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) kerap mengalami penolakan dengan kisaran 70 persen-80 persen akibat berbagai persoalan, termasuk catatan kredit debitur.
Menurut Adri, kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan tunggakan pinjaman daring (pinjol) bernilai kecil, tetapi juga dampak aktivitas judi daring. Selain itu, pemerintah perlu memiliki pendataan kebutuhan hunian yang lebih akurat agar program penyediaan rumah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Ini juga menjadi sebuah concern kita negara harus hadir, tidak hanya mengatakan bahwa oh ada kebutuhan rumah 15 juta. Ini harus by address, by name," sebut Adri dalam kegiatan yang sama.
Ia pun menyambut positif kebijakan ambang batas kredit Rp1 juta dan percepatan pelaporan tiga hari kerja. Meski demikian, implementasi teknis di sektor perbankan serta mekanisme evaluasi terhadap penolakan kredit secara otomatis perlu terus diperhatikan.
"Kebijakan yang dilakukan oleh OJK dengan menghapuskan atau memutihkan yang memiliki utang sekian itu segeralah dilakukan, dievaluasi dan dilaksanakan," tutur Adri.
Sementara itu, Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai karakter industri keuangan yang cenderung kaku masih menjadi tantangan bagi UMKM dan kelompok unbankable.
Kelompok tersebut umumnya belum memiliki riwayat kredit formal atau masih mengandalkan transaksi tunai dalam menjalankan aktivitas ekonominya.
Menurut Huda, SLIK perlu dilengkapi dengan pendekatan innovative credit scoring (ICS) berbasis data alternatif. Dengan demikian, masyarakat yang belum memiliki rekam jejak kredit formal tetap mempunyai peluang untuk dinilai kelayakan pembiayaannya.
"SLIK itu dia bisa menjadi filter. Artinya memang orang yang secara sengaja memperburuk kol-nya, itu bisa dikeluarkan dari ekosistem ekonomi. Tapi kita juga bisa melihat dari sisi credit scoring-nya untuk teman-teman yang unbankable," tutur Huda.
Ia juga mendorong pemanfaatan data dari perkembangan transaksi digital, seperti riwayat penggunaan QRIS, data telekomunikasi, hingga pembayaran listrik sebagai sumber informasi tambahan dalam penilaian kredit.
Lalu, CEO PT Melayani Sepenuh Hati (SiapKPR), Marine Novita menyampaikan, ada dua tantangan utama yang kerap dihadapi calon debitur KPR, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Tantangan pertama, yakni catatan kolektibilitas 5 yang dapat muncul akibat rendahnya literasi keuangan digital. Kondisi tersebut, misalnya, terjadi ketika seseorang mengganti nomor telepon tanpa menyadari bahwa identitas KTP masih tercatat dalam pinjaman digital sebelumnya.
Tantangan kedua berkaitan dengan pekerja sektor informal atau non-fixed income yang belum memiliki dokumentasi keuangan memadai.
Padahal, kelompok pekerja tersebut mencakup hampir 60 persen dari total pekerja di Indonesia.
"Untuk saat ini kami tidak melihat hanya SLIK saja. Jadi ada beberapa data tambahan yang bahasanya sekarang alternative scoring," urai Marine.
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id




























