tirto.id - Politikus Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi setuju apabila partai koalisi 01 dan 02 melakukan rekonsiliasi usai KPU menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Namun, ia tidak setuju bila rekonsiliasi itu diartikan sebagai bagi-bagi jabatan antara pihak yang menang dengan yang kalah Pilpres 2019.
"Jadi rekonsiliasi dalam konteks kepentingan berbangsa dan bernegara, menurut saya rekonsiliasi itu bisa saja, tetapi ada sebagai koalisi yang menjadi oposisi itu kepentingan kita berbangsa. Jadi tidak perlu karena ada sebuah ajakan rekonsiliasi harus berikan kursi," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2019).
Bahkan, ia menyerukan kepada partai Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM) Prabowo-Sandi, yakni Gerindra, PKS, dan PAN untuk tetap berada di luar pemerintahan. Menurutnya, itu akan lebih baik bagi rakyat dan demokrasi Indonesia.
"Jadi tidak perlu [bergabung dengan pemerintah]. Menurut saya tidak perlu meminta atau pun diajak berada di dalam koalisi Pak Jokowi mendatang," ucapnya.
Jika seluruh partai bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK), maka Teuku khawatir tidak ada partai penyeimbang di luar pemerintahan yang menjadi oposisi.
"Kalau semua bergabung, maka nanti dianggap kita ini kembali ke masa orde baru. Itu tidak baik menurut saya bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.
Selain itu, menurutnya, pemerintahan tanpa oposisi tidak ideal bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dia menyarankan, lebih baik partai yang sebelumnya mendukung Prabowo-Sandi, tidak bergabung dalam koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf.
Apalagi, kata dia, selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah memiliki pengalaman yang kurang baik, karena ada partai yang tidak ikhlas bergabung dengan koalisi pemerintah.
"Kalau misal kita melihat bergabungnya PPP, Golkar, itu kan menurut saya total, itulah justru mendukung pemerintah Jokowi. Tetapi ketika PAN bergabung, ya menurut saya setengah-setengah," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Alexander Haryanto
