tirto.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi usai dua menterinya tersangkut kasus korupsi hanya dalam kurang dari dua pekan.
Dua menteri itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (26/11) atas kasus korupsi izin ekspor benih lobster. Hanya berselang sembilan hari, KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sebagai tersangka korupsi perihal dana bansos COVID-19.
"Presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti melalui keterangan tertulisnya Minggu (6/12/2020).
Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi, kata dia, penilaian publik terdapat menteri Kabinet Indonesia Maju masih di bawah standar. Padahal jabatan menteri terkait langsung dengan pelayanan dan pertanggungjawaban publik bagi kepentingan rakyat.
"Kasihan nasib rakyat yang semakin berat beban, baik karena pandemi, maupun berbagai persoalan hidup mereka karena negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah dan mengangkat nasib mayoritas rakyat bawah," ucapnya.
PP Muhammadiyah pun mengapresiasi sikap Jokowi yang terbuka dan membuktikan tidak akan melindungi siapapun, meski kedua menterinya dinyatakan bersalah oleh KPK atas tindakan pidana korupsi.
Selain itu, dia juga mengapresiasi kinerja KPK yang dalam beberapa waktu terakhir menangkap beberapa pejabat negara, termasuk dua menteri Kabinet Indonesia Maju.
Meski selama satu tahun bekerja, KPK yang sejak awal pembentukan diragukan kemandirian dan keberaniannya, kini mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat.
"OTT [Operasi Tangkap Tangan] dua menteri merupakan pembuktian awal bahwa KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte oleh berbagai kepentingan baik Presiden maupun partai politik," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
