Menunggu Jakarta Bebas Banjir

tirto.id - Menjelang minggu tenang kampanye Pigub DKI Jakarta 2017, calon gubernur nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menebar janji untuk menangani banjir di Jakarta. Saat berkampanye di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu (8/2/2017), Ahok mengatakan perlu ada proses normalisasi Kali Semengol yang melintasi kawasan itu agar tak lagi ada banjir.

"Sekarang saya sudah datang ke sini, melihat langsung seperti apa kondisinya, kenapa masih sering banjir. Makanya, kami ada rencana lakukan normalisasi," katanya.

Ahok menjamin bahwa permasalahan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Ibu kota beberapa terakhir dapat secepatnya diselesaikan.

Bertepatan dengan Pilkada Jakarta Rabu lalu, banjir benar-benar melanda sebagian kawasan Jakarta. Namun, isu itu tenggelam oleh riuhnya politik Ibukota Jakarta.

Baru sehari kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis bahwa korban terdampak banjir di bantaran Sungai Ciliwung Jakarta mencapai 7.788 jiwa atau 3.393 kepala keluarga (KK).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (16/2/2017) menyampaikan banjir telah merendam permukiman di bantaran sungai Cilwung dan sebagian Kali Cipinang. Kedalaman genangan bervariasi, 10 hingga 150 centimeter.

"Hujan yang deras yang turun di bagian hulu dan tengah Sungai Ciliwung menyebabkan banjir menggenangi permukiman di bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta," ujarnya.

BPNPB merinci daerah terdampak banjir paling parah meliputi kelurahan Cibubur dan kelurahan Rambutan (Kecamatan Ciracas), kelurahan Cililitan dan kelurahan Cawang (Kecamatan Kramat Jati) serta Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Bidakara Cina (Kecamatan Jatinegara). Semuanya masuk wilayah Jakarta Timur.

Kata Sutopo, di Kelurahan Cawang korban terdampak banjir mencapai 1.188 KK atau 3.896 jiwa . Di Kelurahan Kampung Melayu dengan genangan setinggi 100 cm masyarakat yang terdampak mencapai 443 KK atau 1.456 jiwa.

Pintu Air, Normalisasi Sungai, Pompa Air dan Biopori

Pada hari yang sama, di Balaikota Jakarta, Ahok yang kembali aktif menjadi Gubernur DKI, mengaku telah berupaya mengatasi banjir di Ibukota.

"Untuk sekarang ini, kami membuka semua pintu air supaya air kiriman itu tidak tertahan di satu lokasi saja, jadi mengalir terus," ujarnya, Kamis kemarin.

Ahok berdalih daerah-daerah yang terendam banjir itu karena memang belum dilakukan normalisasi sungai.

"Yang tadi tergenang banjir itu memang daerah yang memang belum selesai dinormalisasi, termasuk banyak juga lingkungan perumahan yang tidak memiliki saluran air," tutur Ahok.

Jumat (17/2) siang, di Balaikota, Ahok kembali sesumbar banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Ibukota beberapa hari belakangan dapat secepatnya diselesaikan. "Saya jamin (air yang menggenang) tidak akan lebih dari 12 jam. Tiga sampai empat jam juga surut," ujarnya.

Ahok menyatakan bahwa pihak pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyediakan sejumlah pompa air di beberapa titik rawan banjir. Hal tersebut sebagai upaya untuk menguras air yang masuk ke pemukiman warga.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah menugaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sumber Daya Air untuk mengantisipasi luapan air. Hal tersebut dilakukan dengan menutup saluran air dari pemukiman warga ke sungai.

"Makanya yang penting, lubang-lubang saluran air ke sungai itu diawasi. Kalau (debit air) sungainya tinggi, lebih baik lubangnya ditutup," ujarnya.

Ia juga kembali menyebut proyek normalisasi sungai di bantaran Ciliwung perlu segera diselesaikan. "Enggak mungkin kalau enggak normalisasi. Itu (banjir) akibat belum semua daerah dilebarkan, (sementara) kalau ditinggikan tidak mungkin," ujarnya.

Namun, Ahok mengakui normalisasi itu tidak bisa cepat dilakukan. Pemprov DKI terkendala masalah relokasi warga, belum lagi masalah Rusunawa untuk para warga terdampak. "Masak satu tahun langsung perbaikan. Semua ada waktunya," dalihnya.

Melengkapi pernyataan Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, menambahkan sebagai upaya antisipasi banjir, Pemprov akan membenahi drainase. Djarot mengklaim selama ini Pemrov sudah membuat sumur-sumur resapan, dan biopori, termasuk menata ruang terbuka hijau.

"Memang yang Jakarta Timur itu memang sheet pile itu belum sempurna. Tapi kita lihat sekarang. Itu kan sudah jauh berkurang drastis banjirnya," ujarnya di Balaikota.

Tak hanya itu, Djarot juga mengatakan jika Pemprov, sejak tahun lalu sudah menggalakkan program menampung air dengan membikin sumur resapan, sumur injeksi.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Teguh Hendrawan menjelaskan program normalisasi sungai memang sudah dimulai sejak tahun 2013 pada masa Gubernur Joko Widodo. Proyek itu ditarget rampung tahun 2018. Hingga saat ini, normalisasi sungai sudah berjalan 40% dari total 31,6 Km panjang Kali Ciliwung.

Kata Teguh, proyek tersebut akan dikerjakan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah pusat yakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sementara pelaksana lapangan dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisedane (BWSCC). Menurutnya biaya yang sudah dikeluarkan Pemprov DKI untuk pembebasan lahan, saat ini sudah mencapai 133 Miliar untuk kali Ciliwung Dan 220.800 juta untuk kali Pesanggrahan.

Tak Melibatkan Lingkungan dan Warga

Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rujak Urban Studies Jakarta, Elisa Sutanudjaja, menilai sejumlah proyek Pemrov Jakarta untuk mengatasi banjir itu tidak tepat karena tidak memperhatikan aspek lingkungan dan alam. "Jadi enggak bisa berpikiran sesederhana itu kalau sudah dinormalisasi sudah gak banjir. Dan cara pikir mengalirkan air secepatnya, itu pikiran ala irigasi, bukan aliran sungai," ungkapnya.

Elisa juga tidak sepakat dengan adanya pembangunan beton untuk tanggul sungai yang dilakukan Pemprov DKI. Dia mencontohkan Kampung Pulo yang lokasinya lebih rendah dari sungai dan lebih rendah dari jalan Jatinegara Barat, sehingga jika dinding beton runtuh, maka air akan tumpah sehingga membahayakan warga.

Ellisa menambahkan, kalaupun Kampung Pulo tergenang, jika tidak ada beton maka air akan mengalir ke sungai jika sudah surut. Tetapi dengan adanya beton, malah menjadi bergantung 100% pada pompa. "Secepatnya, air dipompa dan dibuang ke laut tapi pas masa kemarau nanti teriak-teriak kekeringan," bebernya.

Sementara aktivis sekaligus pendiri Ciliwung Institute Sudirman Asun menilai selama ini Pemprov DKI tak melibatkan warga sebelum memulai proyek. Padahal, kata dia, warga lokal di bantaran merupakan yang paling paham mengenai kondisi lingkunganya.

Ia juga berharap proyek normalisasi sungai segera diberhentikan karena tidak menyelesaikan masalah dan justru mengakibatkan kerusakan ekosistem dan mengancam daerah pesisir utara.

Menurut dia, jika hujan lebat, air laut pasang, kemudian mendapatkan kiriman dari Bogor dan Depok, sementara daerah pinggir sungai tidak berfungsi sebagai daerah resapan air, maka air akan tumpah dan menggenangi warga.

Baginya Pemprov DKI harus memperhatikan lingkungan dan warga dalam setiap pembangunan, apalagi terkait banjir.

"Tawaran dari Ciliwung Merdeka, yakni membikin kampung susun yang vertikal yang di bawahnya model panggung," katanya di ujung telepon.