tirto.id - Pekan lalu (25/4/2020), pada sesi ke-8 dalam rangkaian acara Hari Buku Sedunia 2020 yang dihelat oleh Perkumpulan Literasi Indonesia, Neni Muhidin hadir sebagai pembicara untuk tema "Bencana dan Literasi Ketujuh".
Ia mengawalinya dengan menyebutkan enam literasi dasar yang diperkenalkan Kemendikbud: (1) literasi baca-tulis, (2) literasi numerasi, (3) literasi sains, (4) literasi digital, (5) literasi finansial, serta (6) literasi budaya dan kewargaan.
Neni mengemukakan bahwa literasi bencana mesti dijadikan sebagai literasi ketujuh yang dekat dengan keseharian.
Selama ini, bencana menjadi bagian dari literasi sains yang mencakup ilmu pengetahuan alam atau dulu disebut ilmu bumi. Kiwari, masyarakat mengenal istilah pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Namun, bagi Neni, pengertian-pengertian dasar tentang literasi sains sesuai kesepakatan World Economy Forum Unesco, tidak ada satu pun lema "disaster" dalam penjelasan literasi sains yang di dalamnya memang hanya membahas geografi, pengurangan risiko bencana, dan iklim.
"Jika enam literasi dasar ini adalah keseharian, [maka] bencana juga seharusnya demikian. Sebab, bencana ini tidak sekadar sebagai peristiwa, cara berpikirlah yang selama ini memolanya," ujarnya.
Ia menambahkan, dalam bencana ada siklus: sebelum, saat, dan sesudah. Artinya, bencana tidak datang tiba-tiba. Sementara kenyataannya, ia menganggap pengertian bencana direduksi menjadi bagian kecil dari literasi sains.
“Dunia seolah bilang, sudahlah tidak usah memasukkan bencana. Seperti dalam kebudayaan lokal saya, jangan membicarakan bencana, jika dibicarakan, maka ia akan datang,” terangnya.
Sinergi Pemerintah dengan Sumber Tradisi
Indonesia merupakan wilayah yang sangat sering ditimpa bencana. Bahkan di beberapa daerah bencana datang berulang. Tsunami Palu misalnya. 100 Tahun lalu, bencana serupa pernah menghancurkan Palu. Atau tsunami di Aceh, beberapa abad silam, bencana itu pernah terjadi. Atau meletusnya Gunung Krakatau yang belakangan anaknya mulai batuk-batuk, dan lain-lain.
Dalam rapat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Surabaya pada 2 Februari 2019, Presiden Joko Widodo merekomendasikan lima hal yang menjadi arah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia: (1) kebijakan tata ruang yang mengadaptasi alam, (2) pelibatan akademisi, (3) kepemimpinan lokal, (4) sistem peringatan dini, dan (5) edukasi.
Kelima butir rekomendasi itu sebagai respons terhadap bencana gempa bumi dan tsunami Palu, serta gempa bumi Lombok tahun 2018 lalu. Kini, belum terlalu lama setelah kelima hal tersebut dilahirkan, bencana baru datang merundung: pandemi Covid-19. Sayangnya--setidaknya seperti yang beredar dalam pelbagai pemberitaan--pemerintah justru menunjukkan kecenderungan anti-sains dan kurang responsif.
Di luar poin-poin tersebut, di sejumlah daerah terdapat kisah-kisah yang berkaitan erat dengan literasi bencana. Ariful Amir, moderator pada acara ini menjelaskan sebuah cerita kearifan lokal di Sulawesi Tengah, tepatnya di kota Palu, yakni kisah tentang anjing Sewari Geding yang bertarung dengan belut. Kisah itu konon sebagai gambaran gempa dan tsunami.
Namun, kisah tersebut kemudian perlahan hilang dan dilupakan orang, sampai akhirnya digantikan oleh istilah sains yang terdengar asing bagi masyarakat. Selain itu, pemahaman tsunami pun digeneralisasi: sebelum tsunami datang, air surut terlebih dahulu, setelah beberapa menit kemudian datanglah gelombang itu. Padahal, tsunami di Aceh dengan tsunami di Palu prosesnya berbeda.
Sinta Ridwan--filolog dan penulis--yang menjadi salah satu peserta dalam diskusi tersebut menceritakan bahwa di berbagai daerah terdapat cerita kuno bersifat lokal dalam bentuk hikayat, manuskrip atau babad. Namun, hal tersebut sudah terlalu berjarak dengan masyarakat sehingga perhatian terhadap bencana yang digali dari sumber-sumber tradisional itu terabaikan.
Sementara Neni Muhidin menegaskan bahwa literasi bencana di Indonesia sangat minim dan perlu disinergikan dengan program pemerintah, misalnya dengan program Desa Tanggap Bencana.
"Program Desa Tanggap Bencana ini sebetulnya sudah bagus, namun sayangnya terjadi penyeragaman. Padahal, kondisi alam setiap daerah itu berbeda-beda," ujarnya.
Pentingnya Literasi Bencana
Tujuan dari literasi bencana adalah untuk menghidupkan akal sehat. Saat pemerintah mengumumkan darurat nasional pada 14 Maret 2020, sebagian besar masyarakat mulai sadar dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Namun, perilaku itu lebih didorong oleh latah, ikut-ikutan, sehingga kesadaran tersebut tidak terbentuk dengan baik. Akibatnya Covid-19 terlanjur menyebar, korban berjatuhan, dan tenaga kesehatan kewalahan.
Menurut Neni Muhidin, mitigasi atau upaya pencegahan dan pengurangan risiko tidak ada gunanya jika tidak menyelamatkan. Literasi bencana menjadi penting karena berkaitan dengan ketangguhan individu, ketangguhan komunitas, dan ketangguhan bangsa Indonesia. Jika kesadaran ini telah terbentuk, ke depan masyarakat Indonesia tidak berasumsi bahwa urusan bencana hanya kewajiban Pemerintah, BNPB, SARS, TNI, BPBD dan PMI.
=======
Laporan ini ditulis oleh Egi Azwul (cerpenis dan musikus). Hari Buku Sedunia 2020 yang diadakan oleh Perkumpulan Literasi Indonesia berlangsung pada 23 April-2 Mei 2020. Tahun ini mengusung tema Indonesia Online Festival, "Book Lovers in the Time of Corona: Sharing, Collaboration and Create"
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
