tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menitik beratkan kunci peningkatan ekonomi kelautan ada di tangan para pegawai KKP.
Pemanfaatan APBN yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan diharapkan dapat membantu ekonomi kelautan menjadi lebih baik.
"Mohon APBN dipergunakan dengan baik, dengan betul. Inefisiensi kita buang, kita cegah tidak boleh terjadi lagi," kata Susi Pudjiastuti dalam rilisnya yang diterima pada Jumat (8/4/2016).
Dalam keterangan pers itu, Menteri Susi menjelaskan keinginannya agar jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpinnya menghilangkan inefisiensi atau pemborosan anggaran sebagai upaya untuk mendekonstruksi sektor kelautan dan perikanan.
Menurut Susi, inefisiensi tersebut merupakan perubahan yang bersifat konsisten dan maju serta tidak bisa diganggu gugat oleh kepentingan sepihak.
"Kejujuran, kebenaran, integritas akan menjaga Anda. Kalau tidak kembali ke masa lampau," katanya.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan sedang menggalakkan KKP menjadi agen perubahan dalam hal pemanfaatan dan transparansi APBN.
"KKP sebagai agent of change, inisiatif membuat perubahan untuk penggunaan APBN yang transparan dan sesuai dengan pemanfaatannya. Kita harus menjalankan amanah pembelanjaan uang negara," kata Susi Pudjiastuti.
Ia mengemukakan bahwa anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan karena transparansi publik adalah hal yang sangat esensial.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan agar pelaksanaan rencana efisiensi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diusulkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jangan diterapkan secara keliru.
"Salah potong (anggaran untuk diefisienkan) akan berdampak besar terhadap upaya menyejahterakan masyarakat pesisir," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta pada Selasa (1/3/2016). (ANT)
