tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Pemprov DKI tidak memecah kewenangan dalam menangani banjir. Pasalnya Jakarta merupakan ibu kota negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi.
Selama ini Pemprov DKI sering melempar tanggung jawab kepada pemerintah pusat perihal banjir di Jakarta. Sebab, Pemprov DKI mengklaim bila daerah yang terkena banjir di lokasi bangunan milik PUPR, bukanlah kewenangan mereka.
Hal itu Basuki nyatakan usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI bersama pemangku kepentingan lainnya untuk membahas permasalahan banjir di Jabodetabek.
“Jakarta ini ibu kota negara, jadi jangan dipecah-pecah kewenangan, kewenangan itu kekuasaan saja. Enggak suka saya [dipecah-pecah kewenangan]. Termasuk saya ini bertanggung jawab kalau banjir di Jakarta,” kata dia di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).
Salah satunya penanganan drainase di underpass Kemayoran, Jakarta Pusat. Seharusnya Kementerian PUPR saling bersinergi dengan Pemprov DKI untuk mengatasi permasalah banjir di lokasi tersebut.
"Nanti setelah banjir selesai, kami akan kerjakan fisiknya," kata Basuki.
Basuki menerangkan dalam menangani permasalahan banjir, itu bukanlah batasan administrasi, tetapi wilayah sungai.
Misalnya di daerah Jawa, terdapat wilayah sungai Cidurian, Cisadane, Ciliwung, Cimanuk, Citarum, Serayu Opak, Pemali, dan Brantas. Sementara di Jabodetabek, ada wilayah sungai Ciliwung, Cisadane dan Citarum.
"Makanya bukan berdasarkan batasan administrasi. Administrasi itu hanya sistematika pemerintahan,” kata dia.
Meski sering berseteru dengan Pemprov DKI, tapi Basuki mengaku terus menjalin komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan sekali-sekali mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) itu berkunjung ke kantornya.
"Pak Anies panggil saya Kang Mas. Jadi enggak ada masalah, enggak ada perdebatan sengit. Kalau saya sampai berdebat malu,” kata dia.
Agar tidak terjadi banjir, kata dia, Kementerian PUPR mengklaim telah membangun bendungan di bagian hulu, normalisasi sungai, kapasitas seru diperbesar untuk menampung banjir, dan sebagainya.
"Dari APBN sudah pasang 104 pompa besar banjir termasuk di Jakarta Utara. Kami sekarang sedang tenderkan lagi di kali Sentiong itu APBN," jelas dia.
Basuki juga menjelaskan penyebab banjir yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat lantaran meluapnya sungai yang ada di sekitaran daerah tersebut.
Selain itu, penyebab banjir permukiman warga Bekasi yang letaknya di pinggir Tol Jakarta-Cikampek (Japek) adalah proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang sedang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Untuk menangani banjir di kawasan tersebut, kata dia, pihaknya membongkar drainase di tol yang tertutup proyek KCJB.
"Kalau di pinggir-pinggir tol karena ada pengerjaan proyek KCIC, Kereta Cepat, maka kami bongkarin drainasenya. Kami bongkar karena dia menutup-nutup. Kalau itu iya, di KM 8, 19, 34,” kata dia.
Meski proyek KCIC berada di bawah wewenang Kementerian Perhubungan, dan drainase Tol Japek di bawah wewenang Kementerian PUPR, Basuki mengatakan Kementerian PUPR bisa langsung membongkar drainase tanpa meminta izin.
"Saya bilang saya sudah datang ke lapangan, saya bilang enggak usah izin, bongkar," kata dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
