tirto.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan akan menggunakan rekening bank dan PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan bantual sosial dalam bentuk tunai.
Hal itu dilakukan setelah konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan bansos seperti yang dilakukan Mensos sebelumnya dari Partai PDIP, Juliari Batubara. Pada masa Juliari, bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi berupa barang. KPK menjerat Juliari karena diduga mengkorup dana bansos mencapai RP17 miliar.
Untuk memantau bansos tunai, Kementerian Sosial bakal memakai perangkat lunak untuk mencocokkan data penerima bansos dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka. Penerima bansos juga wajib menyertakan foto wajah sebagai bukti lainnya.
"Jadi kenapa kami minta foto wajah, dengan harapan langsung bisa koneksi. Lalau cuma tanda tangan. Takutnya itu juga tidak connect dengan data kependudukan. Kami juga minta sidik jari supaya juga connect ke data kependudukan. Jadi itu untuk mengawal siapa penerima itu betul," kata Risma di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2021).
Kemensos juga akan mengecek ke bank penyalur. Hingga saat ini, ada sejumlah nama penerima meninggal yakni tujuh orang terdaftar di akun Bank Mandiri dan 78 di Bank BNI.
"Kemudian ada yang tidak aktif, karena selama tiga bulan itu berturut-turut tidak ambil, itu kami tahu semua datanya," ucapnya.
Selanjutnya bagi penerima yang tidak memiliki bank dan mereka memiliki keterbatasan seperti tuna aksara, buta huruf, sakit, lansia, hingga difabel, akan bantuan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
"Jadi itu untuk menghindari, yang pertama duplikasi, juga yang kemarin report-nya dari bank, itu bisa terkoneksi sekarang dan kami terima. Jadi setiap Jumat kami melakukan rapat evaluasi terhadap progres daripada pemberian bantuan," tuturnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
