Harga Pangan Naik, UMKM Menjerit, Masyarakat Semakin Kesusahan

Oleh: Selfie Miftahul Jannah, Vincent Fabian Thomas - 11 Januari 2021
Dibaca Normal 2 menit
Beberapa harga pangan di awal tahun naik. UMKM terdampak karena itu bahan baku mereka. Pun dengan masyarakat yang sudah kesusahan karena pandemi.
tirto.id - Pekan pertama Januari 2021 diwarnai dengan kelangkaan dan kenaikan harga sejumlah barang. Tahu dan tempe sulit didapat akibat impor kedelai macet; sementara cabai rawit merah menyentuh Rp100 ribu/kilogram, padahal di masa normal hanya Rp40 ribu/kilogram.

Beberapa komoditas lain pun demikian. Menurut laman infopangan.jakarta.go.id, Jumat (8/1/2021) sore, gula pasir dibanderol Rp13.500 padahal harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Rp12.500. Kentang juga naik menjadi Rp15.146/kilogram dari harga normal Rp12 ribu. Harga daging ayam ada di kisaran Rp35-40 ribu/kilogram, naik dari sebelumnya Rp25 ribu. Sementara telur Rp25.295/kilogram dari biasanya dijual dengan harga Rp22-23 ribu.

Dampak kenaikan harga dirasakan banyak pihak, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun mengatakan ongkos produksi jadi lebih mahal sementara harga jual tidak mungkin dinaikkan mengingat daya beli masyarakat saat ini terbilang rendah. “Kami juga tidak akan mungkin menurunkan kualitas produk, nanti pembelinya lari,” jelas dia kepada reporter Tirto, Jumat pekan lalu.

Akhirnya, para pelaku usaha hanya bisa “bertahan meski keuntungannya tipis.”

Daya beli yang rendah disebabkan karena pandemi. Banyak yang di-PHK karenanya. Menurut data Kementerian Keuangan, jumlah buruh/karyawan tetap berkurang 5,62 juta. Sebagian dari mereka beralih ke sektor informal. Buktinya, menurut Kemenkeu pula, buruh informal bertambah 4,55 juta orang.


Sebagian dari mereka beralih ke sektor UMKM. Ikhsan mengatakan di masa pandemi “pelaku UMKM ada kenaikan sekitar 15 persen, kurang lebih [bertambah] 7 jutaan UMKM. Itu termasuk digital. Rata-rata kuliner yang bertambah.”

Dengan fakta tersebut, sektor UMKM semestinya jadi jalan keluar atau penyelamat bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Namun karena masalah bahan baku, peluang berhasil lewat UMKM bisa saja pupus.

Jangankan yang baru mulai, pelaku usaha yang sudah eksis sebelumnya saja saat ini sesak nafas. Bahkan tak sedikit yang mati suri--memilih tutup sementara. Iksan mengatakan omzet turun “30-50 persen.” “Enggak kembali pulih meski PSBB sudah dibuka lagi. Karena orang banyak kehilangan pekerjaan, ragu keluar, tahan pengeluaran,” terang dia.

Oleh karena itu Ikhsan meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan kenaikan harga bahan pokok. Jangan sampai pelaku UMKM baru dan yang masih bertahan di tengah pandemi semakin terjepit. “Pemerintah harus menjamin ketercukupan itu dan kestabilan harga. Begitu strategisnya bahan baku ini. Kami meminta Kemendag dan Kementan melakukan langkah konkret,” katanya. “Kalau kenaikan harga terus, keuntungan makin menipis, kami bisa gulung tikar.”

Ketua Bidang Infokom DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengatakan kenaikan harga saat ini tidak wajar “karena daya beli masyarakat belum kembali pulih.”

Menurutnya, ada kebijakan mendasar yang selama ini tak terselesaikan dan berlarut-larut. Masalah tersebut adalah kebijakan harga di level petani. Ia menjelaskan, selama ini fluktuasi harga pangan terus terjadi. Jika panen raya maka harga komoditas jatuh sehingga petani merugi, tapi jika bahan sulit maka harganya naik.

“Itu yang harus diubah. Perlu ada pemetaan wilayah produksi, wilayah mana saja yang menjadi penghasil dan wilayah-wilayah mana saja yang kurang produksinya,” kata dia dalam keterangan resmi, Jumat.


Bila kondisi ini tak segera diperbaiki, bukan hanya UMKM yang bakal terhuyung-huyung, masyarakat luas juga bisa jadi tak bisa bertahan. Bukan tak mungkin rakyat kalangan ekonomi bawah bakal sulit makan.

Masalah ini telah mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Dalam rapat kerja pembangunan pertanian di Istana, Jakarta, Senin (11/1/2021), Jokowi meminta para pembantunya untuk menyelesaikan komoditas mahal sesegera mungkin.

Sementara dalam jangka panjang, pemerintah bakal mengupayakan agar hal serupa tak terulang dengan cara membangun industri pangan dalam negeri. “Dalam skala yang luas, karena percuma kalau bisa berproduksi tapi sedikit. Enggak ngaruh apa-apa sama yang impor-impor tadi,” kata Jokowi.

Baca juga artikel terkait IMPOR PANGAN atau tulisan menarik lainnya Selfie Miftahul Jannah & Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Selfie Miftahul Jannah & Vincent Fabian Thomas
Penulis: Selfie Miftahul Jannah & Vincent Fabian Thomas
Editor: Rio Apinino
DarkLight