tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera melunasi utang kepada Perum Bulog. Terkait hal itu, Sri Mulyani menuturkan pelunasan tagihan sebesar Rp16 triliun tersebut menunggu proses audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Senin (6/11/2023).
Sri Mulyani mengatakan pihaknya telah meminta BPKP untuk mempercepat proses audit sehingga pelunasan tagihan segera dilakukan. Dia mengakui saat ini tidak ada hambatan dalam proses audit tersebut.
“Namun ini harusnya tidak menjadi masalah, Bulog dan Bapanas kan bisa mendapatkan anggarannya mulai dari impor beras dan operasi market, itu menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kita bayar,” ujar Menkeu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun untuk pengadaan beras impor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan Jokowi telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024. Pemerintah memutuskan bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram yang diberikan sejak 2020 saat pandemi COVID-19 itu tetap disalurkan hingga tahun 2024.
Pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram untuk 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian sebanyak 1.446.809 untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.
