tirto.id - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa pemensiundinian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 tidak akan dilakukan pada akhir 2024. Hal itu dikarenakan masih adanya beberapa kendala, salah satunya terkait biaya yang muncul usai PLTU itu berhenti beroperasi.
Apalagi, biaya ekses yang muncul tersebut berpotensi membebani PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sampai perusahaan swasta.
"Challenge-nya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN, dan private sector," ujar Sri Mulyani kepada awak media usai acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Oleh karena itu, keputusan suntik mati PLTU Cirebon-1 itu harus tetap memperhatikan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya pada negara. Pun, upaya untuk mencapai target net zero emission pada 2060 juga harus akuntabel dari sisi hukum sehingga tidak justru dianggap sebagai langkah yang merugikan negara.
"Dan bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," kata perempuan yang karib disapa Ani itu.
Meski begitu, upaya untuk memensiunkan PLTU Cirebon-1 masih terus berjalan. Bahkan, suntik mati pembangkit listrik tenaga batu bara itu bisa saja dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Ya karena work in progress... Kita usahakan terus ya [dilaksanakan di kepemimpinan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto]," tegas Ani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menggarap 400 proyek yang berkaitan dengan energi baru terbarukan (EBT) sebagai upaya untuk mencapai target net zero emission pada 2060. Beberapa di antaranya adalah rencana pensiun dini PLTU Suralaya dan menyusul kemudian PLTU Cirebon.
“Kita akan tutup ini [PLTU Suralaya] dan Cirebon,” kata Luhut dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Meski telah berkomitmen menyuntik mati PLTU-PLTU yang ada di Indonesia, pemerintah tak akan terburu-terburu. Sebab, ada listrik yang harus tetap disuplai ke masyarakat. Sehingga, ketika pembangkit-pembangkit listrik tenaga kotor dipensiundinikan, harus sudah ada pembangkit listrik baru yang berbasis energi bersih.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
