tirto.id - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengungkapkan, munculnya kasus kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu menjadi persoalan baru di dunia kesehatan di tengah masalah vaksin palsu yang tak kunjung tuntas.
"Ada laporan kartu BPJS palsu tidak bisa dipakai, kami penyelenggara pelayanan kesehatan harus tolong masyarakat. Tentu kartu ini jadi masalah," kata Nila di sela Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait vaksin palsu di Jakarta, Selasa (26/7/2016).
Atas berkembangnya kasus itu, Nila menambahkan, telah mengonfirmasi kejadian tersebut ke Direktur Utama BPJS Fahmi Idris. Ia mengatakan telah meminta BPJS untuk segera memperbaiki masalah itu.
"Sudah langsung kontak by e-mail ke Pak Fahmi dan kami kemarin sudah ketemu. Itu 'kan masalah uang, masalah iuran, harus diperbaiki," kata dia.
Diberitakan, kasus kartu BPJS palsu ditemukan di Jawa Barat. Kasus bermula di Padalarang setelah Budiyanto (36 tahun) ditolak berobat di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, dilatarbelakangi kartu BPJS-nya abal-abal.
Kartu BPJS tersebut diterimanya lewat pendaftaran kolektif yang dikoordinasi oleh seorang oknum. Modusnya, warga diminta membayar iuran Rp100 ribu untuk mendapatkan kartu BPJS palsu itu yang berlaku selama dua tahun.
Tampilan fisik BPJS Kesehatan palsu itu mirip dengan aslinya. Kendati demikian, sistem elektronik BPJS yang ada di sejumlah fasilitas kesehatan tidak dapat membaca barcode yang tercantum di kartu palsu. Budi Suyanto
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
