tirto.id - Pemerintah memastikan akan menjalankan program vaksinasi pada Rabu (13/1/2021). Hal tersebut mengacu kepada kabar dari fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun izin darurat atau emergency use of authorization (EUA) dari BPOM yang akan keluar dalam waktu dekat.
"Insya Allah bapak ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden. Berita baik dari MUI juga sudah keluar. Insya Allah berita baik dari BPOM juga bisa segera menyusul," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/1/2021).
Meski menyatakan ada kabar baik, Budi menegaskan pemerintah tidak akan mendahului BPOM. Ia mengatakan, BPOM merupakan lembaga independen yang secara scientific berhak menentukan vaksin layak atau tidak.
"Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum memang approval dari BPOM Itu keluar," kata Budi.
Budi pun menjawab tentang sejumlah keluhan potensi kejadian yang muncul setelah imunisasi. Ia mengatakan, pemerintah sudah berusaha menampung masukan serta keluhan tentang KIPI dan akan menjelaskan ke publik tentang hal tersebut.
"Kita berusaha dengan bantuan Pak Menko akan sesegera mungkin memberikan penjelasan begitu nanti keputusannya sudah resmi akan dibuat, tapi kami sudah mendengarkan masukan-masukan mengenai hal-hal yang terkait dengan KIPI atau kejadian ikutan pascaimunisasi," kata Budi.
Di sisi lain, Budi mengatakan, pemerintah berpotensi membutuhkan bantuan dari pihak swasta maupun pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan distribusi vaksin. Sebab, kata Budi, rantai distribusi jalur dingin lebih kompleks daripada perkiraan pemerintah.
"Saya kemungkinan akan sangat butuh bantuan baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan usaha swasta untuk bisa bahu-membahu membantu kami kalau nanti ternyata ada kesulitan untuk bisa menyalurkan 426 juta vaksin ini sampai seluruh pelosok Indonesia melalui jalur logistik dingin," tutur Budi.
"Kalau saatnya tiba nanti mohon teman-teman, mari kita bantu bersama-sama," kata Budi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
