tirto.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memastikan bahwa kondisi 10 WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf masih sehat dan selamat. Pernyataan Menhan ini berkaitan dengan peristiwa tembak-menembak antara militer Filipina dengan kelompok Abu Sayyaf di pulau Basilian , yang memakan korban jiwa 18 tentara Filipina dan lima milisi Abu Sayyaf.
"Yang namanya operasi militer itu pasti ada korban, maka jalan terbaik adalah negosiasi," kata Ryamizard saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, (13/4/2016).
Indonesia tengah mencari cara agar uang negosiasi yang disiapkan oleh perusahaan tidak terjebak. Pembebasan sandera melalui pembayaran tebusan akan dilakukan oleh perusahaan, dan pemerintah akan berupaya lewat diplomasi.
"Jadi upaya penyelamatan itu ada tiga, ada diplomasi, negosiasi, dan operasi militer.," tegas Ryamizard.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Komisi I DPR yang membawahi hubungan luar negeri, Mahfudz Siddiq, mengimbau agar pemerintah mendahulukan negosiasi dalam membebaskan 10 WNI yang disandera tersebut.
"Operasi militer pemerintah Filipina yang gagal, memberikan isyarat penting untuk membebaskan 10 WNI harus mempertimbangkan pendekatan kemanusiaan melalui jalur negosiasi," kata politisi PKS tersebut.
Dia mengatakan, jika prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan 10 WNI, maka jalur negosiasi merupakan langkah yang wajib didahulukan.
Masih terkait dengan kasus penyanderaan WNI oleh Abu Sayyaf, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengeluarkan surat peringatan waspada perompak untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri.
Kepala KSOP Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, M Takwim Masuku di Banjarmasin, Selasa, mengatakan surat peringatan tersebut untuk mengantisipasi terulangnya kasus penyanderaan kapal pengangkut batu bara asal Kalimantan Selatan bersama sepuluh Anak Buah Kapal (ABK), yang kini menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina.
KSOP mengimbau kepada seluruh perusahaan pelayaran yang kapalnya akan berangkat ke beberapa negara yang rawan pembajakan kapal atau daerah konflik, agar mempersiapkan segala sesuatu untuk pencegahan maupun saat menghadapi kejadian yang tidak diinginkan.
"Akan lebih baik, sebelum berangkat melakukan koordinasi dengan TNI/Polri," katanya.
Selain itu, nahkoda kapal dan ABK diimbau untuk selalu siap meningkatkan pengawasan dan pengamanan kapal dan muatannya, khususnya di wilayah perairan yang rawan perompak. Selanjutnya, nahkoda memberikan laporan tentang kesiapan kapal dan ABK, serta upaya untuk menghadapi atau mengamankan bila mengalami situasi yang tidak diinginkan.
Sebelumnya, Tugboat Brahma 12 yang menarik tongkang Annan 12 berbendera Indonesia disandera oleh kelompok milisi Abu Sayyaf, dan diketahui dua kapal tersebut berangkat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (ANT)
