Menguji Jargon "Mbonten Korupsi, Mboten Ngapusi" ala Ganjar

Bakal cagub-cawagub Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Taj Yasin melambaikan tangan saat tiba di Kantor KPU Jateng untuk mendaftar sebagai cagub-cawagub, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2018). ANTARA FOTO/R. Rekotomo
Oleh: Lalu Rahadian - 20 April 2018
Dibaca Normal 2 menit
Jargon Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi pernah digunakan Ganjar saat mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2013.
tirto.id - Jargon “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” kembali diandalkan calon gubernur (cagub) Jawa Tengah petahana Ganjar Pranowo untuk meraih simpati pemilih. Bersama calon wakil gubernur Taj Yasin, pasangan nomor urut satu ini mengusung visi bertajuk: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.”

“Mboten korupsi, mboten ngapusi” sudah diandalkan Ganjar sejak menjadi cagub di Pilkada 2013. Di berbagai kampanye Ganjar meminta masyarakat memilih pemimpin yang tidak korupsi dan tidak gemar berbohong. Hasilnya positif. Berpasangan dengan Heru Sudjatmoko Ganjar menang dengan raihan suara 48,82 persen suara. Unggul atas pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo yang meraup dukungan 30,26 persen.

Setelah menjadi Gubernur, komitmen Ganjar menjaga slogan kampanyenya banyak diuji. Janjinya untuk tidak berbohong pada rakyat ditagih kala kasus pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang mencuat.

Penambangan semen di sana dilakukan PT Semen Indonesia, berdasarkan izin yang terbit di masa pemerintahan gubernur Bibit Waluyo. Perhatian diberikan kepada Ganjar lantaran ia menerbitkan adendum, atau ketentuan tambahan, untuk operasional pabrik PT Semen Indonesia di Rembang pada 9 November 2016.


Adendum itu menuai polemik karena terbit setelah Mahkamah Agung (MA) memenangkan Peninjauan Kembali (PK) warga atas keberadaan pabrik semen di Rembang, 5 Oktober 2016. Ganjar saat itu meneken adendum karena beralasan belum menerima salinan putusan PK dari MA. Salinan itu, klaim Ganjar, baru diterimanya 17 November 2016 usai adendum ditandatangani.

Alasan utama penolakan pabrik semen di Rembang adalah soal kelestarian lingkungan. Pada Januari 2017, Tirto mengurai ancaman yang timbul akibat pendirian pabrik semen di Rembang. Pabrik semen menambang bahan baku di pegunungan karst pada kawasan cekungan air tanah (CAT) Watuputih, Kendeng, salah satu lokasi dengan simpanan 109 mata air. Sebagian mata air digunakan warga untuk irigasi lahan pertanian.

Saat ini, pabrik semen di Rembang belum beroperasi lantaran moratorium yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP).



Janji Ganjar untuk tidak korupsi juga mendapat ujian. Selaku bekas Wakil Ketua Komisi II DPR RI, namanya sempat disebut dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP.


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beberapa kali memeriksa Ganjar sebagai saksi di pengusutan perkara itu. Sebabnya, dalam surat dakwaan dua terdakwa korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut menerima aliran dana $520ribu. Uang disebut diberikan Andi Narogong sekitar September-Oktober 2010.

Mantan Bendahara Partai Demokrat, Nazaruddin, juga menyebut Ganjar sebagai salah satu penerima dana korupsi e-KTP. Dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 19 Februari lalu, Nazarudin berkata bahwa Ganjar awalnya menolak uang proyek e-KTP. Ia diklaim baru menerima setelah jumlah uang dinaikkan dari $100ribu menjadi $500ribu.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sudah beberapa kali membantah tudingan Nazarudin. Ia hanya mengaku sempat ditawari "titipan" sebanyak tiga kali oleh mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani.

"Tawaran itu disampaikan setelah rapat, ‘Dik ini ada titipan',” ungkap Ganjar di Pengadilan Tipikor Jakarta, 30 Maret 2017. “Saya katakan, ‘tidak usah’. Tapi saya lupa rapat apa, karena ada beberapa kali rapat.”


Komitmen politikus asal Karanganyar itu mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi terbentur fakta banyaknya kasus pencurian uang yang dilakukan oknum Pemda di Jawa Tengah. Selama 13 tahun terakhir, ada 4 kepala daerah dari provinsi itu yang sudah divonis bersalah karena terlibat perkara korupsi.

Terkini, ada tiga kepala daerah dari Jawa Tengah yang menjadi pesakitan kasus korupsi. Mereka adalah Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Kebumen M Yahya Fuad, dan Wali Kota Tegal Siti Masitha.

Jawa Tengah bahkan disebut menjadi salah satu wilayah rawan korupsi yang intens diawasi KPK. Klaim itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Semarang, 9 Februari 2018.

Tawaran Tiga Misi untuk Rakyat Jawa Tengah


Ganjar-Yasin memiliki tiga misi yang dijanjikan kepada pemilih di Jawa Tengah. Misi pertama, pasangan itu hendak menempatkan rakyat sebagai subjek dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga ingin memperkuat akses rakyat terhadap sumberdaya politik, ekonomi sosial dan budaya.

Kedua, pasangan itu hendak memperkuat penyelenggara pemerintahan yang bersih, jujur, transparan demi terjaminnya sistem pelayanan publik.

Misi terakhir Ganjar-Yasin adalah menyelenggarakan program-program pembangunan, yang menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui sinergitas kerja dan gotong royong para pemangku kepentingan.

Duet lintas generasi itu juga melampirkan 6 program unggulan dalam dokumen visi dan misi yang mereka sampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah.

Program-program yang dijanjikan adalah pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat, reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan energi, serta pengembangan kebudayaan.

Janji-janji Ganjar-Yasin akan diuji dalam forum debat publik pertama Pilkada Jawa Tengah 2018, Jumat (20/4/2018). Debat itu mengambil tema kesejahteraan sosial, dan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Baca juga artikel terkait DEBAT PILGUB JATENG 2018 atau tulisan menarik lainnya Lalu Rahadian
(tirto.id - Politik)

Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Muhammad Akbar Wijaya
DarkLight