tirto.id - Peneliti Saiful Mujani Research Centre (SMRC) Sirajudin Abbas menyatakan, Partai Golkar tidak akan bisa mengembalikan elektabilitasnya hanya dengan mengganti Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto yang sedang terjerat kasus korupsi proyek e-KTP.
Sirajudin beralasan, sumber masalah turunnya elektabilitas partai berlambang pohon beringin ini tidak hanya terletak pada Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. “Sebab sumber defisit juga ada di sejumlah pimpinan Golkar di daerah,” kata Sirajudin pada Tirto melalui pesan Whatsapp, Kamis (28/9/2017).
Menurut Sirajudin, Golkar akan sulit untuk memperbaiki citra di depan publik bila defisit di daerah tidak diperbaiki juga. Seperti mengganti pimpinan Golkar daerah yang dinilai bermasalah.
“Jika Golkar mau lebih serius memperbaiki kredibilitas dirinya, maka pembersihan juga sebaiknya dilakukan juga di level pimpinan daerahnya dan organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan Golkar. Bahkan mungkin juga di sejumlah organisasi di bawah Golkar," kata Sirajudin.
Dalam catatan Tirto, terdapat pimpinan organisasi di bawah Golkar juga terkena kasus korupsi. Seperti Ketua AMPG, Fahd Arafiq yang terjerat kasus korupsi Alquran. Terakhir Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari sebagai Ketua DPD I Golkar Kalimantan Timur yang menjadi tersangka korupsi di KPK.
Baca juga:Korupsi Kepala Daerah 2017: 4 Kader Golkar Ditangkap KPK
Namun, dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan politikus Golkar, saat ini yang paling disorot memang proyek e-KTP yang menjerat Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto.
Berdasarkan kajian DPP Golkar pada rapat pleno 25 September lalu, status tersangka Novanto berakibat pada menurunnya elektabilitas partai. Sehingga, hasil dari rapat tersebut merekomendasikan Novanto mundur sebagai ketua umum.
"Kita minta pada ketua umum untuk dinonaktifkan," kata Ketua Bidang Politik dan Hukum Golkar Yorrys Raweyai di Restoran Puang Ocha, Rabu (27/9/2017).
Karena, dari beberapa lembaga survei yang telah mereka kaji, kasus e-KTP berada di posisi pertama sebagai penyebab turunnya elektabilitas Golkar.
“Itu yang paling signifikan, karena kasus e-KTP. Kedua karena kering tokoh. Golkar harus punya tokoh yang secara nasional, itu perlu kita harus cari. Ketiga DKI, pasca kalah di DKI. Kemudian belum terbangunnya soliditas partai pasca rekonsiliasi kemarin," kata Yorrys.
Untuk itu, rencananya hari ini Golkar akan menggelar rapat pleno dengan agenda mendengar jawaban Novanto terkait rekomendasi tersebut.
Baca juga:Posisi Setya Novanto Digoyang, Munaslub Mulai Menggema
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz
