tirto.id - Jabatan menteri boleh silih berganti, tapi target kinerja ekspor mebel atau furnitur Indonesia setidaknya selama beberapa tahun terakhir mentok di angka 5 miliar dolar AS per tahun. Sedangkan negara tetangga seperti Vietnam yang baru “anak kemarin sore” sudah mampu membukukan secara konkret ekspor mebel di atas 7 miliar dolar AS per tahun.
“Diprediksi nilai ekspor furnitur kayu dan rotan olahan dalam lima tahun ke depan mencapai 5 miliar dolar AS,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto berselang satu hari setelah dilantik oleh Presiden Jokowi 27 Juli 2016 lalu seperti dikutip dari Antara.
Pendahulunya, mantan Menperin Saleh Husin juga punya slogan serupa, menargetkan bisa menggenjot ekspor mebel di angka yang sama. Kinerja ekspor mebel Indonesia yang lamban memang ironis. Indonesia seharusnya jadi raja pasar mebel dunia lantaran selain memiliki hutan yang luas dengan jenis kayu yang berkualitas, juga memiliki SDM yang melimpah. Selain itu, adanya sentra-sentra produksi dan kerajinan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sektor ini mendapat perhatian, apalagi sang presiden berlatar belakang sebagai pengusaha mebel. Namun, praktik di lapangan tak mudah untuk bersaing atau merebut dominasi Vietnam yang sudah berhasil menyodok terdepan di bisnis ini. Hal ini berlawanan dengan kinerja ekspor Indonesia yang mengalami pasang surut.
Naik-Turun di Sumber Devisa
Pada 2008 nilai ekspor mebel Indonesia mencapai 2,25 miliar dolar AS, kemudian turun menjadi 1,37 miliar dolar AS pada 2009. Penurunan tersebut merupakan akibat dari krisis ekonomi global yang terjadi pada akhir 2008 sehingga berimbas pada ekspor 2009. Pada 2010, nilai ekspor mebel kembali naik ke angka 1,61 miliar dolar AS. Namun, pada 2011 nilai ekspor turun mencapai ke 1,34 miliar dolar AS. Penyebabnya adalah kondisi pasar di Eropa dan Amerika Serikat akibat situasi ekonominya sedang tidak baik.
Kinerja ekspor mebel kembali meningkat menjadi 1,41 miliar dolar AS pada 2012. Sehingga Indonesia menempati urutan ke-13 negara pengekspor mebel terbesar di dunia. Peningkatan ekspor di tahun tersebut merupakan dampak dari munculnya aturan pelarangan ekspor bahan baku. Peningkatan nilai ekspor pada 2012 bisa dicapai melalui program hilirisasi bahan baku kayu, termasuk untuk mebel.
Pada 2013, nilai ekspor mebel Indonesia terus meningkat hingga mencapai 1,8 miliar dolar AS, namun posisi Indonesia tersingkir pada urutan ke-18 dunia sebagai produsen mebel. Ekspor mebel Indonesia terus meningkat hingga pada 2015 mencapai 2 miliar dolar AS.
"Pada tahun 2013 nilai ekspor mebel dan kerajinan Indonesia menempati posisi ke-18 dunia dengan total nilai sebesar 1,8 miliar dolar AS untuk mebel dan 800 juta dolar AS untuk produk kerajinan," ujar Ketua DPD Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Semarang Raya, yang saat itu dijabat oleh Moelyono Hardo Atmodjo, dikutip dari Antara.
Ini berarti bahwa ada negara yang mengalami perkembangan pesat di industri mebel, sehingga walaupun Indonesia sudah meningkatkan aktivitas ekspor tapi posisinya malah menurun. Malaysia berhasil menempati posisi ke-11 dunia dan Vietnam yang berada dalam 10 besar sebagai negara pengekspor mebel terbesar di dunia. Padahal pada 2004, Vietnam belum diperhitungkan sebagai eksportir mebel dunia.
Pada 2015 lalu total ekspor bisnis mebel dunia mencapai 241 miliar dolar AS. Cina masih menjadi rasa bisnis ini dengan nilai ekspor 98,7 miliar dolar AS, sedangkan Vietnam di posisi ke-7 dengan nilai ekspor 7,6 miliar dolar AS. Indonesia lagi-lagi tak masuk dalam daftar 10 besar eksportir mebel terbesar dunia.
"Padahal seperti Vietnam dan Malaysia ini tidak memiliki bahan baku dan tenaga kerja seperti Indonesia tetapi justru mereka bisa menempati posisi di atas Indonesia," kata Atmodjo, dikutip dari Antara.
Pengalaman yang terjadi dengan Vietnam dan Malaysia sudah sepatutnya jadi pecut bagi pelaku bisnis ini, termasuk pemerintah. Bisnis mebel tak hanya berkutat soal berapa banyak yang diproduksi, sumber daya manusia, desain yang bagus, tapi juga regulasi yang mendorong bisnis ini. Vietnam mampu mengkombinasikan semuanya.
Perkembangan pesat ekspor mebel dari Vietnam sebuah capain yang gemilang bagi negeri komunis tersebut. Hal itu karena upah buruh di negara tersebut lebih murah dan dengan aturan yang lebih mudah. Vietnam juga agresif dan membuka diri dalam perdagangan multilateral. Vietnam telah menyelenggarakan perjanjian perdagangan bebas dengan Eropa dan Amerika Serikat.
“Persoalan apapun bisa dihadapi, kita bisa melihat negara Vietnam, Cina, Malaysia yang jauh lebih maju dari Indonesia padahal mereka tidak sekaya kita dalam hal kayu dan rotan,” ujar Sekretaris Jenderal AMKRI Abdul Sobur.
Pemerintah dapat belajar melihat bagaimana negara lain mengelola dan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan industri permebelan mereka. Pemerintah Vietnam dan Uni Eropa akan memasuki fase akhir perundingan Forest Law Enforcement and Governance Trade (FLEGT) yang memungkinkan produk mebel negeri itu dapat melenggang bebas ke Benua Biru tanpa hambatan isu lingkungan.
Jurus Andalan Indonesia
Meskipun kinerja ekspor mebel masih berada di bawah Vietnam dan Malaysia tapi peluang untuk meningkatkan pasar mebel Indonesia di pasar dunia masih cukup besar. Salah satu pasar terbesar adalah Uni Eropa yang terkenal ketat dalam isu lingkungan. Indonesia sudah mensiasatinya dengan sistem verifikasi terhadap legalitas kayu (SVLK). Cara berpikirnya cukup sederhana, dengan mengekspor barang yang sudah dijamin legalitasnya maka mudah menjual ke pasar mebel.
Bagi pengusaha mebel dan kerajinan, mereka optimistis bahwa industri ini akan tumbuh positif hingga 10 persen pada 2016. Pertumbuhan hingga 10 persen setiap tahunnya dibutuhkan untuk mencapai target ekspor 5 miliar dolar AS pada 2019 sebagaimana yang telah dicanangkan para pelaku usaha itu.
Sistem SVLK ini mulus di tataran konsep, tapi pelaksanaannya tak semudah yang dibayangkan. Sebagai sistem sertifikasi untuk produk lokal, SVLK justru menjadi persoalan baru bagi dunia usaha.
Para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang belum mengurus sistem SVLK yang berlaku setelah 31 Desember 2015. Penerapan SVLK ini untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa produk kayu dari Indonesia diperoleh secara legal dan tidak merusak lingkungan.
SVLK tak hanya berlaku untuk pasar Uni Eropa, pasar seperti Australia, Jepang, Korea, Cina dan Kanada akan menggunakan SVLK. Kenyataan ini bisa jadi peluang. Alasannya negara pesaing, seperti Malaysia, Vietnam, Laos, Thailand maupun Myanmar sampai saat ini belum dapat melaksanakan SVLK.
Bagi pemerintah Industri mebel merupakan salah satu industri prioritas karena mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Upaya peningkatan kualitas dan desain mebel Indonesia oleh para pelaku industri mebel harus terus ditingkatkan. Jangan lagi ekspor barang strategis seperti mebel ini jadi hanya ucapan berbusa-busa penguasa tanpa realita dengan kerja nyata.
