Mendagri Tito Karnavian Bahas Pilkada Tak Langsung dengan Parpol

Hal tersebut diungkap Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan saat dikonfirmasi.

"Tadi pembicaraan tadi masih secara makro, secara umum. Tapi untuk menyamakan semangat kita bagaimana sistem politik ke depan kita lebih baik lagi, lebih terdesain dengan baik," kata Hinca saat ditemui usai rapat di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Hinca mengatakan, pertemuan antara menteri dengan parpol sempat membahas banyak undang undang. Ia tidak memungkiri sempat ada pembahasan dana parpol.

Di saat yang sama, Hinca mengatakan, partai-partai sempat memberikan pandangan dan pengalaman dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Namun, ia memastikan tak ada kesepakatan dalam rapat tersebut.

"Tadi digambarkan dengan begitu banyak undang-undang, begitu banyak pengalaman yang lalu lalu sehingga semua memberikan pandangan dan ini akan masih terus bergulir," kata Hinca.

"Jadi tadi masih umum saja untuk berbagi informasi kami beri informasi, beliau (mendagri) beri informasi dan saya kira ini akan menjadi komunikasi yang lebih baik," lanjutnya.

Sekjen PKS Mustafa Kamal pun tidak memungkiri kalau ada pembahasan soal pelaksanaan Pemilu tak langsung.

Namun, ia mengatakan partai belum menyepakati pelaksanaan pemilu secara tidak langsung karena harus melewati parlemen.

"Ya itu terungkap dari beberapa ya tentang pemilihan langsung dan tidak langsung. Tetapi sekali lagi itu baru ungkapan-ungkapan awal, dan saya kira itu kesepahaman. Tapi kesepakatan dan itu ketuk palunya tetap di komisi II di DPR RI," kata Mustafa di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu.

Mustafa mengatakan, Mendagri juga berencana mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan rencana merevisi UU Pemilu.

Ia mengingatkan pelaksanaan pemilu 2019 lalu sudah memakan korban hingga ratusan jiwa. Lantaran itu, Kemendagri dan para partai sepakat membuat sistem politik yang baik di masa depan.

"Kita sama-sama bersepakat membuat satu desain demokrasi dalam sistem politik kita ke depan ya yang lebih baik, dengan mengevaluasi apa yang sudah ada. Tapi belum sampai pada poin poinnya. Dan kita mengingatkan bahwa proses legislasinya tetap ada di dpr ri. Di dpr ri melalui komisi II ya," kata Mustafa.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar tidak memungkiri ada evaluasi pelaksanaan pemilu. Ia tidak memungkiri kalau dialog antara Mendagri Tito dengan para partai membahas soal pemilihan tidak langsung. Namun, ia menegaskan belum ada keputusan untuk pelaksanaan pemilu kembali ke konsep tidak langsung.

"Ya namanya dialog. Dialog kan bukan kesepakatan. Ini informal meeting," kata Bahtiar di Kemendagri.