Indeks Pilkada Tak Langsung

Megawati menyinggung Pemilu 1955 bisa berjalan secara langsung dan tidak memakan biaya besar padahal alasannya biaya politik mahal.

Pilkada DPRD membuat pengambilan keputusan ada di ruangan komisi, ruangan fraksi, ruangan DPRD, dan ruang sidang yang memperbesar risiko korupsi.

Secara pribadi, Sultan berpandangan bahwa mekanisme langsung perlu ditinjau ulang karena biaya politik dalam sistem demokrasi Indonesia mahal.

Dengan usulan pilkada tidak langsung, demokrasi Indonesia dianggap menjadi maju-mundur. Kader PDIP juga menganggap usulan itu mengamputasi hak masyarakat.

Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka di 120 kelurahan di 38 provinsi.

Gajar Pranowo sebut Rakernas PDIP juga membahas isu lingkungan hingga mekanisme Pilkada.

Ganjar Pranowo sebut rakyat Indonesia lebih menghendaki pilkada langsung ketimbang dipilih DPRD.

Wacana Pilkada lewat DPRD menguat dengan dalih efisiensi biaya. Tapi, analis bilang ongkos politik justru berpindah ke elite & berisiko lemahkan demokrasi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat membahas pelaksanaan pemilu secara tidak langsung dengan para sekjen partai politik.

Tencana mengembalikan Pilkada ke DPRD dianggap bukan solusi untuk menekan biaya politik.

Sumarsono mengatakan, pihak yang kontra memandang pilkada tak langsung sebagai kemunduran bagi demokrasi.