tirto.id - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyinggung mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pidana bagi TNI, Polri, dan kepala daerah yang tidak netral dalam penyelenggaraan pilkada. Hal itu tertuang dalam MK nomor 136/PUU-XXII/2024 melalui Revisi pasal 188 UU No. 1 tahun 2018.
Menurut Megawati, rakyat tak perlu takut untuk melaporkan bila ada aparat TNI dan Polri, serta kepala daerah yang tidak netral dalam Pilkada 2024, yang tinggal sepekan ini.
“Dengan landasan hukum tersebut, kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapapun yang berniat curang, dan tidak demokratis, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” kata Megawati dalam video yang ditayangkan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
Dia juga mengingatkan, di dalam konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Megawati pun mengingatkan, pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik, pemimpin yang mumpuni dan memiliki rekam jejak berprestasi, serta bertanggung jawab bagi masa depan bangsa.
“Pergunakanlah hak pilih tersebut secara merdeka, bebas, dan berdaulat,” tutur Megawati.
Ditekankan Megawati, tidak boleh ada kekuatan mana pun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih.
Lebih lanjut Megawati membeberkan bahwa dirinya mendengar banyaknya laporan terhadap institusi negara yang tidak netral di Pilkada 2024. Bahkan, dia mendapat laporan para institusi negara memaksa rakyat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dengan berbagai iming-iming, mulai dari sembako gratis dan uang.
“Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics,” ujar Megawati.
Ditambahkan Ketua bidang Reformasi Hukum DPP PDIP, Ronny Talapessy, pihaknya juga menemukan pemberian sembako yang dibagikan anggota Polri di Jawa Tengah ke sejumlah kepala desa. Ia menduga cara itu dilakukan untuk memenangkan pasangan cagub-cawagub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.
Menurut dia, apa yang dilakukan paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen tersebut tidak akan dilakukan oleh Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) di Pilkada Jawa Tengah. Apalagi, rekam jejaknya yang dekat dengan masyarakat.
"Kami melihat bahwa di Jawa Tengah itu terjadi pergerakan di mana menggunakan modus dari kepolisian membagi-bagikan sembako kepada kepala desa," ungkap dia.
Ronny menjelaskan, aksi kecurangan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Tengah, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan jika ada calon kepala daerah yang melakukan kecurangan pemilu dengan cara membagikan sembako maupun uang tunai.
"Andika ini sebagai Panglima TNI punya rekam jejak yang dekat dengan masyarakat mengayomi, dan ini tentu akan jadi positif," ujarnya.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
