tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani menyatakan pihaknya tidak pernah meminta pembahasan kejahatan Hak Asasi Manusia 1998 diangkat pada debat pertama paslon pilpres 2019 pada Januari mendatang. Meski begitu, dia tidak bisa berbuat banyak apabila memang panelis dan masyarakat sipil membahas itu.
Dalam debat Pilpres pertama, tema yang dibahas menyangkut korupsi, keamanan, dan kejahatan HAM.
Arsul memandang nantinya panelis yang akan menentukan apa saja yang akan dibahas. Jika masalah pelanggaran HAM 1998 dibahas dan menyangkut nama capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, hal itu tentu tak bisa dihindari.
“Kalau ada elemen-elemen masyarakat sipil yang mengungkit soal itu maka di zaman demokrasi dan keterbukaan seperti itu, tentu itu hak mereka. Jangan nanti kalau dalam debat capres ada panelis yang menanyakan maka itu juga jangan terus disimpulkan itu permintaan kami,” kata Arsul kepada Tirto, Jumat (28/12/2018).
Arsul mengatakan bahwa kubu Prabowo-Sandi terlalu berburuk sangka bahwa kubu Jokowi-Ma’ruf akan menyerang menggunakan isu-isu masa lalu. Padahal, menurutnya, mereka tidak pernah bermaksud demikian.
“Jangan selalu mengembangkan sikap suudzon. Lihatlah kampanye sudah berjalan tiga bulan, silakan dihitung sendiri siapa yang kerap melontarkan prasangka-prasangka negatif,” kata Arsul lagi.
Sekretaris Jenderal PPP ini menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso. Dia sempat menyebut bahwa isu pelanggaran HAM Prabowo adalah isu daur ulang. Dia juga menyatakan lebih baik melanggar HAM daripada mengakibatkan negara runtuh.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
