Menuju konten utama

Ma'ruf Amin Ambil Alih Urusan Pengembangan Ekonomi Syariah

Wapres Ma'ruf Amin akan memperkuat dan memimpin langsung kelembagaan pengembangan ekonomi syariah.

Ma'ruf Amin Ambil Alih Urusan Pengembangan Ekonomi Syariah
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

tirto.id - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin akan memimpin langsung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan merevisi atas Perpres 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

"Untuk itu saya akan memperkuat dan memimpin langsung kelembagaan pengembangan ekonomi syariah. Upaya memperkuat kelembagaan ini dilakukan melalui revisi Perpres 91 Tahun 2016 tentang KNKS," ucap Ma'ruf dalam sambutannya di Indonesia Shariah Economic Festival (ISEF) ke-6, Rabu (13/11/2019).

Salah satu poin dari revisi ini, kata Ma'ruf, berkaitan dengan perubahan struktur organisasi KNKS yang menjadikan presiden sebagai ketua dan wapres sebagai ketua harian. Dalam struktur sebelumnya, presiden dan wapres sama-sama memimpin komite ini, dengan direktur eksekutif berada di posisi bawahnya.

Perubahan kedua dilakukan pada cangkupan urusan dari KNKS. Komite ini tidak lagi hanya mengurusi masalah keuangan syariah saja, tetapi mengurus ekonomi syariah secara luas.

"Yang diubah adalah perubahan lingkup keuangan syariah diperluas jadi lingkup ekonomi syariah," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf menjelaskan sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi syariah Indonesia, komite ini akan memiliki fokus penting. Antara lain, pengembangan-perluasan industri produk halal, industri keuangan syariah, sampai pengembangan dana sosial seperti wakaf dan zakat.

"Revisi akan dilakukan dalam waktu yang cepat. Semoga bisa segera dilakukan," ucap Ma'ruf.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan tugas wapres selaku ketua harian komite nantinya akan berkisar pada koordinasi dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi syariah. Sasarannya akan mengarah pada pesantren, UMKM, dan industri besar.

Sektor-sektornya akan mencangkup makanan, pertanian, UMKM, fashion, dan pariwisata. Menurut Perry, sektor-sektor ini tergolong unggulan dan potensial bagi ekonomi syariah di Indonesia.

"Kami akan membentuk holding ekonomi pesantren. Kami tidak hanya kembangkan pertanian, ada UMKM juga mengembangkan marketplace pemasaran bersama produk pesantren," ucap Perry dalam konferensi pers di JCC Senayan, Rabu (13/11/2019).

Baca juga artikel terkait INDUSTRI SYARIAH atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti