tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) akan mengawasi pembagian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat akibat pandemi Covid-19.
Mahfud meminta masyarakat melapor ke Saber Pungli bila ada program bantuan pemerintah yang tidak berjalan sesuai sistem atau diselewengkan.
“Bila ada penyelewengan, silakan mengadu ke Satgas Saber Pungli untuk ditindaklanjuti,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2020) malam.
Mahfud MD mengatakan, masyarakat bisa mengadukan lewat berbagai kanal yakni lewat telepon, email, sms, atau datang langsung ke posko saber pungli.
Rapat yang dipimpin Menkopolhukam selaku pengendali dan penanggung jawab Satgas pada Selasa (21/4/2020) juga menyelaraskan tugas Satgas Saber Pungli 2020 Pusat dan daerah, di tengah pandemi COVID-19.
Selain aparat penegak hukum, satgas saber pungli juga diisi oleh akademisi dan pegiat anti korupsi dalam jajaran Kelompok Ahli. Beberapa di antaranya adalah mantan Ketua Komisi Yudisial dan dosen UII Suparman Marzuki (Ketua), Rhenald Kasali (UI), Imam Prasodjo (UI), Zainal Arifin Mochtar (UGM), dan Feri Amsyari (Direktur Pusako Universitas Andalas).
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Mengenai Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial, di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (7/4/2020).
Bantuan sosial yang disiapkan pemerintah yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat PKH.
Selain itu, pemerintah juga menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Pemerintah juga menaikkan nilai manfaatnya Kartu Sembako dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 yang akan diberikan selama 9 bulan.
Khusus warga DKI Jakarta, pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta penerima berbasis keluarga.
Mensos mengistilahkan bantuan sembako langsung sebagai “bansos khusus” untuk membedakannya dengan bansos reguler yakni Program Keluarga Harapan dan Program Sembako.
Bantuan lainnya yaitu berupa Kartu Prakerja yang bakal diberikan kepada 5,6 juta orang terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Meski pun dalam prakteknya, kartu ini mengundang sejumlah kritik terkait materi pelatihan dan penunjukan langsung vendor pelatihan.
Selain itu, ada juga program listrik gratis bagi 24 juta pelanggan 450VA dan 7 juta pelanggan 900VA didiskon 50 persen selama bulan April, Mei, dan Juni.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
