tirto.id - Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Mengenai Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial, di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (7/4/2020).
Bantuan sosial yang disiapkan pemerintah yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat PKH.
"Dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima dan juga memperbesar nilai manfaat, dinaikkan kurang lebih 25 persen, dan juga penyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali," kata Jokowi.
Selain itu pemerintah juga menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Pemerintah juga menaikkan nilai manfaatnya Kartu Sembako dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 yang akan diberikan selama 9 bulan.
Khusus warga DKI Jakarta, pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta penerima berbasis keluarga.
Rinciannya, bantuan untuk 1,1 juta penerima nanti disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 2,6 juta penerima disiapkan oleh pemerintah pusat selama 2 bulan sesuai masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19.
Masih bagi warga Ibu Kota, pemerintah juga meminta Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200.000 paket sembako.
Mensos Juliari P. Batubara menyatakan sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Kedua belah pihak kini sedang mematangkan langkah-langkah penyaluran “bansos khusus” untuk 3,7 juta pekerja informal di Ibu Kota.
Mensos mengistilahkan bantuan sembako langsung sebagai “bansos khusus” untuk membedakannya dengan bansos reguler yakni Program Keluarga Harapan dan Program Sembako.
"Bansos ini disalurkan untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Sehingga, meskipun sementara mereka tidak bekerja, tidak lantas membuat mereka pulang kampung atau mudik,” kata Mensos.
Bantuan lainnya yaitu berupa Kartu Pra Kerja yang bakal diberikan kepada 5,6 juta orang terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.
Dana untuk Program Kartu Pra Kerja yang awalnya ditetapkan Rp10 triliun dinaikkan menjadi Rp20 triliun.
Selain itu, ada juga program listrik gratis bagi 24 juta pelanggan 450VA dan 7 juta pelanggan 900VA didiskon 50 persen selama bulan April, Mei, dan Juni.
"Saya ingin menekankan pelaksanaannya betul-betul harus tepat sasaran. Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat juga by name, by address, sehingga tepat dan akurat. Libatkan RT, RW, dan pemerintah desa, pemerintah daerah sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat," kata Jokowi.
Untuk mendapatkan listrik gratis bisa klik link ini. Untuk cara mendaftar Program Kartu Pra Kerja bisa melalui link ini.
Editor: Agung DH
