Menuju konten utama

Mahasiswa Jember Demo DPRD di Tengah Hujan, Bawa 18 Poin

Ratusan mahasiswa Jember demo di tengah guyuran hujan tuntut 18 poin kebijakan. Aksi bubar usai pimpinan dewan janji tanda tangan besok.

Mahasiswa Jember Demo DPRD di Tengah Hujan, Bawa 18 Poin
Aksi Aliansi Mahasiswa Indonesia di kawasan Gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Guyuran hujan yang membasahi kawasan Gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026) sore, tak menyurutkan semangat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia Sadar untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah.

Namun, aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB itu belum sepenuhnya berakhir sesuai harapan massa. Mereka masih menunggu komitmen seluruh unsur pimpinan dan fraksi DPRD Jember untuk menandatangani 18 poin tuntutan yang disampaikan.

Aksi diawali dengan long march dari kawasan Double Way Universitas Jember (Unej) menuju bundaran depan Gedung DPRD Jember, Kecamatan Sumbersari. Dengan membawa mobil komando dan pengeras suara, mahasiswa dari gabungan sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta di Jember tersebut menyampaikan orasi secara bergantian.

Mereka mengkritik berbagai persoalan yang dinilai mencerminkan kondisi bangsa saat ini, sekaligus mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Soroti Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Prabowo-Gibran

Aksi Mahasiswa di DPRD Jember

Aksi Aliansi Mahasiswa Indonesia di kawasan Gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026)

Ada 18 tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut. Isunya mencakup enam bidang, yakni pendidikan, lingkungan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), politik kebijakan, ekonomi, serta kesehatan. Di antaranya mendesak penghentian penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerataan akses pendidikan, perlindungan lingkungan, penegakan HAM, penguatan supremasi sipil, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan.

Koordinator Lapangan Aliansi Indonesia Sadar, Muhammad Dhiya'ul Haq, mengatakan seluruh tuntutan tersebut merupakan hasil penghimpunan keresahan mahasiswa bersama elemen masyarakat di Jember.

Menurut dia, banyaknya persoalan yang ditemukan di berbagai sektor membuat mahasiswa merasa perlu menyampaikan sikap secara terbuka melalui aksi massa.

"Sebanyak 18 tuntutan ini lahir dari keresahan yang dihimpun teman-teman mahasiswa bersama elemen masyarakat. Isunya mencakup enam bidang, mulai pendidikan, lingkungan, demokrasi dan HAM, politik kebijakan, ekonomi, hingga kesehatan," ujar Dhiya'ul Haq saat dikonfirmasi usai melakukan aksi Unras.

Dia menilai sejumlah persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama menyangkut ketidakadilan, ketertindasan masyarakat, persoalan lingkungan, dugaan dampak program pemerintah, serta masuknya militerisme ke ruang-ruang sipil.

Akademisi Unej Turun Gunung Ikut Orasi di Atas Mobil Komando

Aksi Mahasiswa di DPRD Jember

Aksi Aliansi Mahasiswa Indonesia di kawasan Gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026)

Menariknya, aksi tersebut tidak hanya diwarnai orasi mahasiswa. Dua akademisi Universitas Jember juga ikut berdiri di tengah massa untuk menyampaikan kritik terhadap situasi kebangsaan.

Keduanya adalah Dr. Ikwan Setiawan, S.S., M.A., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Budaya Unej, serta Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si., dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unej.

Ikwan membacakan dua puisi karya penyair WS Rendra dan Wiji Thukul. Sementara itu, Iqbal menyampaikan orasi yang menyoroti kondisi pemerintahan dan mendesak adanya tindakan nyata untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Salah satu pernyataannya langsung disambut riuh tepuk tangan dan teriakan mahasiswa. Dengan nada sindiran, Iqbal mengaitkan hujan yang turun ketika aksi berlangsung dengan tuntutan agar pemerintah juga turun tangan menyelesaikan persoalan rakyat.

"Kita unjuk rasa saat ini turun hujan. Artinya, sama seperti kondisi saat ini, pemerintah harus turun," serunya dari atas mobil komando.

Di depan pagar utama Gedung DPRD Jember, mahasiswa juga memasang sejumlah poster bernada satir. Tulisan seperti "Dewan Pengkhianat Rakyat" dan "Periode Gagal" menjadi bagian dari ekspresi kekecewaan mereka terhadap situasi politik dan kebijakan pemerintah.

Bahkan, poster peringatan Hari Sumpah Pemuda turut ditempeli tulisan "Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan". Sejumlah tulisan bernada kritik lainnya juga terlihat menggunakan cat semprot.

Pimpinan Dewan Absen, Mahasiswa Protes via Video Call

Aksi Mahasiswa di DPRD Jember

Aksi Aliansi Mahasiswa Indonesia di kawasan Gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026)

Sekitar pukul 16.00 WIB, massa aksi akhirnya ditemui sejumlah anggota DPRD Jember. Namun, tidak satu pun unsur pimpinan DPRD hadir secara langsung di lokasi. Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, bersama sejumlah wakil ketua diketahui sedang menjalankan agenda kedinasan di luar kota.

Perwakilan anggota dewan yang menemui mahasiswa berasal dari sejumlah fraksi, yakni Achmad Dhafir Syah dari Fraksi PKS, Alfian Andri Wijaya dari Gerindra, Amanah Muhammad Ahmad Birbik Munajil Hayat dari Golkar, Intan Permatasari dari PPP, Budi Wicaksono dari NasDem, serta Indi Naidha dan Wahyu Prayudi Nugroho dari PDI Perjuangan. Tidak tampak perwakilan Fraksi PKB menemui massa aksi.

Mayoritas anggota dewan yang hadir berasal dari Komisi D, sedangkan Budi Wicaksono merupakan Ketua Komisi A DPRD Jember.

Ketidakhadiran pimpinan DPRD kemudian menjadi salah satu hal yang dipersoalkan mahasiswa. Ketua DPRD Ahmad Halim sempat berkomunikasi melalui sambungan video WhatsApp dengan massa aksi. Dalam komunikasi tersebut, Halim menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menemui mahasiswa secara langsung.

Dia menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa telah diterima melalui perwakilan anggota dewan maupun catatan elektronik yang diperoleh dari jalannya aksi. Selanjutnya, DPRD akan mengkaji tuntutan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, yang juga tidak berada di lokasi menyampaikan dukungannya melalui sambungan video. Dia menyatakan sepakat dengan sejumlah isu yang disuarakan mahasiswa, termasuk persoalan Tapera, MBG, dan penolakan dominasi militer di ruang sipil.

Widarto juga menegaskan bahwa DPRD kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghentikan program pemerintah pusat. Karena itu, langkah yang dapat dilakukan adalah menyampaikan aspirasi bersama dan meneruskannya kepada pemerintah pusat.

"Yang bisa kita lakukan bersama adalah menyuarakan aspirasi ini, menandatangani tuntutan, kemudian mengirimkannya. Besok kami siap menandatangani dan meneruskannya ke pemerintah pusat," kata Widarto.

Namun, jawaban tersebut belum sepenuhnya memuaskan mahasiswa. Mereka menegaskan bahwa komitmen secara lisan harus dibuktikan melalui tanda tangan unsur pimpinan DPRD dan seluruh fraksi.

Perwakilan mahasiswa bahkan meminta agar Widarto menyampaikan secara tegas kesediaannya menandatangani tuntutan tersebut. Widarto kemudian menyatakan kesanggupannya sebagai Wakil Ketua DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan.

Anggota DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho atau Nuki, juga menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi mahasiswa dan mendukung sejumlah isu yang disuarakan.

Dia mencontohkan persoalan anggaran penanggulangan bencana, kesejahteraan tenaga kesehatan, serta pelaksanaan program pemerintah agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Nuki, DPRD Jember sebelumnya telah menyuarakan peningkatan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dari alokasi sekitar Rp8 miliar, pihaknya mengusulkan tambahan kurang lebih Rp4 miliar agar penanganan bencana dapat diperkuat.

Ancaman Aksi Susulan Jika DPRD Jember Ingkar Janji

Meski demikian, persoalan utama dalam aksi tersebut belum terselesaikan. Tuntutan yang dibawa mahasiswa baru ditandatangani oleh perwakilan anggota DPRD yang hadir, sedangkan massa menghendaki tanda tangan seluruh unsur pimpinan dan seluruh fraksi.

Korlap aksi, Muhammad Dhiya'ul Haq, menegaskan gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada aksi Jumat sore tersebut. Pihaknya akan melakukan pemantauan pada Sabtu (31/10/2026) untuk memastikan janji penandatanganan tuntutan benar-benar direalisasikan.

"Kami tetap berkomitmen menjalankan langkah-langkah konkret gerakan mahasiswa. Aksi ini tidak berhenti hari ini. Besok kami akan mengawal sesuai pernyataan DPRD bahwa tuntutan akan ditandatangani. Jika tidak dipenuhi, kami siap melaksanakan aksi lanjutan," tegasnya.

Mahasiswa juga meminta agar seluruh aspirasi tersebut tidak berhenti di tingkat DPRD Kabupaten Jember, tetapi benar-benar diteruskan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

"Apabila komitmen yang disampaikan tidak dipenuhi, kami mahasiswa bersama elemen masyarakat siap kembali turun ke jalan dengan kekuatan massa yang lebih besar," pungkas Dhiya'ul Haq.

Dengan demikian, aksi yang berlangsung di tengah hujan tersebut belum menjadi akhir dari rangkaian penyampaian aspirasi Aliansi Indonesia Sadar. Sabtu (31/10/2026) besok, menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menguji komitmen DPRD Jember, sekaligus memastikan 18 tuntutan yang mereka bawa mendapatkan tindak lanjut. Bukan sekadar menjadi catatan dari sebuah aksi demonstrasi.

==========

Jember Yang Itu adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.

Baca juga artikel terkait DEMO MAHASISWA atau tulisan lainnya dari Jember Yang Itu

tirto.id - Flash News
Kontributor: Jember Yang Itu
Penulis: Jember Yang Itu
Editor: Siti Fatimah