tirto.id - Mabes Polri menegaskan, bahwa proses penghadangan liputan kepada wartawan tidak sepatutnya dilakukan. Bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) memohon hal itu, seharusnya tetap ada keterbukaan informasi.
Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto hari Senin (2/7/2018). Menurut Setyo, polisi melakukan pengamanan sesuai dengan permintaan dari KPU setempat. Namun, seharusnya ada batasan jarak pengamanan dan tidak utuh tertutup.
"Kami ada SOP-nya, misalnya pengamanannya dari jarak berapa. Tugas pengamanan kalau ada permintaan juga harus dilaksanakan," ujarnya.
Setyo memperkirakan, pada saat rekapitulasi seharusnya ada wartawan yang meliput. Apabila tidak dilakukan, maka ada keanehan karena media merupakan pengawas dan pengontrol agar rekapitulasi berjalan dengan sejujur-jujurnya.
"Kalau close semua, saya kira harus didudukan pada porsinya. Jadi kalau mau sebagai pengontrol, media adalah pengawas harus diberi akses walau tidak seluas-luasnya, dalam jarak tertentu sehingga betul orang bisa dengar dan lihat fair. Jadi jangan timbul kecurigaan," tegasnya.
Padahal, dari cerita yang beredar, wartawan tidak diberikan akses sama sekali. Polisi melarang peliputan di lapangan. Menurut Setyo, seharusnya polisi setempat bertanggung jawab atas peristiwa ini.
"Saya kembalikan bahwa yang melakukan assesment, yang menilai situasi adalah polres setempat. Kalau polres setempat ya dialah yang mempertanggungjawabkan. Ukurannya sudah ada semua aturannya sudah ada," tegasnya.
Namun hingga saat ini, Kapolresta Makassar, Kombes Irwan Anwar belum bisa dihubungi. Kadiv Propam Polro, Brigjen Martuani Sormin juga belum menjawab ketika dihubungi melalui pesan singkat.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Yandri Daniel Damaledo
