tirto.id - Salah satu calon anggota Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Lusia Peilouw, mengatakan konflik Ambon, Maluku, yang terjadi pada 1999-2002 lalu “masih dapat kami lihat [dampaknya]” saat ini. Ia mengatakan hal ini dapat terjadi karena salah satunya “upaya pemulihan yang seharusnya menjadi kewajiban negara, tidak dilakukan dengan baik.”
Hal ini Lusia nyatakan dalam uji publik calon anggota Komnas Perempuan di Hotel Sari Pacific Jakarta, Senin (14/10/2019). Oleh karena masih terasa dampaknya, Lusia mengatakan ia ingin menuntaskan itu jika terpilih sebagai salah satu anggota Komnas Perempuan.
Dalam konflik yang para aktor utamanya menggunakan sentimen agama untuk memobilisasi massa itu, kata Lusia, “begitu banyak perempuan yang menderita.” Namun pada saat yang sama juga “banyak perempuan yang bergerak untuk perdamaian.”
Kondisi seperti itu menurutnya mesti jadi modal agar situasi kembali damai.
Pemulihan kondisi masyarakat semakin mendesak setelah Ambon diguncang gempa bumi besar pada 25 September 2019. Bencana ini membuat “komunitas yang hancur akibat konflik, kini hancur kembali akibat bencana.”
“Mereka merasakannya sampai dua kali, para perempuan, ibu-ibu. Situasi perempuan Maluku seperti turun ke titik nol,” lanjutnya.
Selain bencana dan konflik, Lusia juga memaparkan masalah lain yang dihadapi perempuan Maluku akibat dari bentuk geografisnya, yakni kepulauan. Menurutnya ada kesenjangan antara masyarakat di pulau-pulau itu, baik sosial, ekonomi, atau politik.
Ia mengatakan kemajuan hanya berpusat di pulau-pulau besar, sementara pulau kecil, “tidak bisa mendapatkan situasi sosial-ekonomi-politik yang baik.” Ini termasuk akses kesehatan, juga penegakan hukum.
“Perempuan tidak bisa mengakses perlindungan. Banyak polsek-polsek yang tak memiliki PPA [unit pelayanan perempuan dan anak]” jelasnya.
Masalah lain adalah penggunaan hukum adat sebagai jalan menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan. Bagi Lusia itu tidak tepat. Semestinya masalah ini diselesaikan lewat hukum formal. Yang bersalah sudah semestinya dihukum.
Menurutnya apa yang terjadi di kampung halamannya itu juga terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia. “Kita punya Lombok, Palu, Poso, yang punya isu yang sama.” Ia memberi contoh konkret: “peristiwa Wamena yang baru saja terjadi, motif pecahnya, sama seperti Maluku 20 tahun yang lalu.”
Oleh karena itu, ia melihat apa yang terjadi di Maluku “bisa menjadi pelajaran,” terutama untuk menangani konflik sampai ke akar-akarnya.
Ia akan menerapkan apa yang dia ketahui jika terpilih nanti.
“Pengalaman-pengalaman dari daerah itu yang ingin saya bawa ke Komnas Perempuan,” pungkasnya.
Sejauh ini, ada 50 calon anggota Komnas Perempuan yang telah lolos tahapan rekam jejak dan administrasi. Kini, mereka kembali diseleksi dalam tahap uji publik dan tes psikologi.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Rio Apinino
