tirto.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus memonitor kondisi para warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon setelah pemerintah negara tersebut menyatakan darurat perang.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, menyatakan bahwa Kemlu dan KBRI Beirut terus memantau dari dekat situasi keamanan di Lebanon, khususnya di kawasan Lebanon Selatan.
"KBRI Beirut telah menyusun rencana kontingensi. Saat ini, wilayah Lebanon Selatan ditetapkan berstatus Siaga 1, sedang wilayah Lebanon lainnya berstatus Siaga 2," kata Judha kepada Tirto, Selasa (2/7/2024).
Judha menuturkan bahwa pemerintah mencatat ada sekitar 217 WNI yang tinggal di Lebanon. Komunikasi dengan ratusan WNI itu pun berjalan intens lewat aplikasi WhatsApp grup. Mereka juga menggelar pertemuan secara daring untuk menjelaskan situasi keamanan dan upaya kontijensi setelah perang pecah.
Dia mengatakan bahwa dari total 217 WNI di Lebanon, ada sekitar 14 orang yang tinggal di Lebanon Selatan. Pemerintah pun siap untuk mengevakuasi mereka dari lokasi tersebut.
"Dari 217 WNI tersebut, saat ini terdapat 14 WNI yang menetap di Lebanon Selatan. KBRI siap untuk mengevakuasi mereka ke Beirut. Namun, mereka memilih untuk tetap tinggal di Lebanon Selatan karena merasa masih relatif aman," kata Judha.
Sebagai informasi, Lebanon memasuki status darurat perang setelah Israel menyerang basis kelompok Hizbullah yang berada di negara itu. Saat ini, pemerintah Lebanon berharap perang tidak meluas.
Pemerintah Lebanon juga meminta agar Israel maupun Hizbullah berpegang pada Resolusi 1701 (seruan gencatan senjata dan peperangan pada 2006 silam) dan Resolusi 2735 (seruan implementasi gencatan senjata 3 fase di jalur Gaza yang terdiri atas pertukaran sandera dan mengedepankan two state resolution).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
